PT. KIW Gerak Cepat Rencana Pembangunan Kawasan Industri Terpadu 

- Jurnalis

Jumat, 31 Juli 2020 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rachmadi Nugroho

Rachmadi Nugroho

BERITA SEMARANG –Tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Perkebunan Negara (PTPN) IX, membentuk konsorsium berkolaborasi dengan cepat menindaklanjuti keinginan Kepala Negara agar dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang berencana merelokasi pabrik dari China.

Direktur Utama, PT. KIW, Rachmadi Nugroho, menegaskan, setelah kunjungan Presiden Jokowi di lahan calon KIT Batang pada akhir Juni kemarin, pihaknya terus melakukan persiapan agar ada percepatan, sehingga pembangunan segera terealisasi.

“Saat ini progress-nya pembentukan konsorsium pengelola kawasan industri. Masih awal sekali,” kata Rachmadi sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) di KIW.

Ditambahkan, untuk menarik investor menanamkan investasinya, paling tidak ada tiga komponen yang harus diperhatikan, pertama, harga lahan yang murah atau kompetitif, kedua, perijinan yang sepat, murah mudah dan pasti, ketiga, pelayanan yang prima.

Menurutnya, secara marathon rapat koordinasi dilakukan setiap minggu baik tiga pilar utama, PTPN IX, PT. PP dan PT. KIW, ditambah stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementrian BUMN, PUPR, Perindustrian, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Bina Marga, Pelindo, PLN, Pertamina, KAI, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang.

Bagi-bagi tugas, Kemen PUPR dan Bina Marga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri.

“Exit tol yang ada tersedia berjarak 16 KM menuju kawasan industri. Untuk urusan listrik menjadi tanggung jawab PLN. Harus dijamin harga daya listrik di dalam kawasan tidak lebih mahal dibanding dengan harga daya diluar kawasan. Pasokan gas menjadi tanggung jawab Pertamina. Air bersih dan air baku menjadi urusan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR,” ungkapnya.

Disampaikan, gerak cepat juga dibutuhkan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator untuk menugaskan PT. KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan focus Stasiun Plabuan adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Ketanggan, Gringsing, Batang.

Tidak hanya merevitalisasi Stasiun Pelabuhan, termasuk mempersiapkan dryport. Kementrian Perhubungan juga menugaskan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT. Pelindo untuk merevitalisasi pelabuhan tua Batang. Ini sejalan dengan gagasan Menteri Erick Thohir menarik Investasi Jepang dan AS, bakal sulap pelabuhan peninggalan Belanda terkoneksi dengan Kawasan Industri Batang. (Nining)

Berita Terkait

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota
POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF
Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat
KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP
Terlibat Judol, Inspektorat Panggil Ratusan ASN Kota Sukabumi
Menhut Raja Antoni: Tren Hotspot Karhutla Menurun, Tapi Belum Aman

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 09:10 WIB

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota

Minggu, 13 September 2026 - 13:36 WIB

POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Minggu, 13 September 2026 - 13:18 WIB

Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF

Jumat, 4 September 2026 - 11:24 WIB

Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Berita Terbaru

OPM Kembali Melakukan Aksi Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil

Peristiwa

Biadab….!!!, Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat

Kamis, 17 Sep 2026 - 09:18 WIB

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB