Soal Lahan Perumahan BKP, PH: Sayangnya Laporan Pidana Mandek di Polda

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2020 - 11:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa Hukum Warga BKP: Joko S Dawoed

Kuasa Hukum Warga BKP: Joko S Dawoed

BERITA BEKASI – Kuasa hukum warga Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP), Joko S Dawoed menyayangkan laporan pidana dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) bernomor:76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 yang menjadi dasar sertifikat atas nama Bhoen Herwan Irawadi mandek di Polda Metro Jaya (PMJ)

“Laporan itu bernomor: TBL/718/II/2011/PMJ/Dit. Reskrimum. Kalau sekarang tahun 2020 ya sudah 10 tahun mandek. Luas lokasi lahanya 8.150 M,” kata Joko kepada Matafakta.com, Rabu (10/6/2020).

Padahal sambung Joko, kuncinya dilaporan itu. Pasalnya, baik dalam gelar perkara atau dalam pemeriksaan polisi, Bhoend Herwan Irawadi atas nama AJB mengaku pernah dimintai tandatangan blangko segel kosong yang dia sendiri, tidak tahu maksud dan tujuannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bhoend menandatangani aja, karena waktu itu dia mengaku punya hutang sebesar Rp100 ribu. Ini, bukan kata saya, tapi hasil pemeriksaan ketika itu berjalan. SP2HP Poldanya ada sama kita. Bukan fitnah, ini hasil pemeriksaan Polda ketika itu,” jelas Joko.

Termasuk, lanjut Joko, pengakuan Sekretaris Kelurahan dan Camat Tambun yang ketika itu juga diperiksa Polda Metro Jaya (PMJ) menyatakan, bahwa mereka tidak pernah merasa menandatangani AJB No:76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 yang nyaris menghilangkan lahan fasos-fasum milik Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP).

Baca Juga :  Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

“Ini juga, bukan kata saya atau kata media, tapi hasil dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya tahun 2011 yang dilaporkan mantan Ketua RW014, H. Toto Istianto sebagai Ketua Tim Invetigasi Warga Perumahan BKP, karena mereka ingin menyelamatkan lahan fasos-fasum milik Perumahan mereka,” ungkapnya.

Joko menjelaskan, kenapa lahan tersebut dinyatakan warga Perumahan BKP sebagai lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) Perumahan BKP itu, berdasarkan Sate plane yang ditandatangani 7 pejabat diantaranya, Bupati Bekasi, Kepala Agraria dan Kepala Dinas PU yang ketika itu menjabat. Sampai sekarang belum ada perubahan data terkait lokasi lahan yang kini menjadi sengketa.

“Belum lama ini, kita sudah cek kembali ke BPN datanya masih ada dan belum ada perubahan Sate plane yang menguatkan bahwa lokasi lahan yang kini menjadi sengketa tersebut, merupakan lahan fasos-fasum milik Perumahan BKP,” ulas Joko.

Diakui Joko bahwa, gugatan class action warga kemaren ditolak Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kabupaten Bekasi. Majelis Hakim, hanya mempertimbangkan bukti Akta Jual Beli (AJB) yang dimiliki Bhoend dinyatakan sebagai akta autentik dan dianggap sah, tanpa mempertimbangkan bukti SP2HP penyidik Polda Metro Jaya yang kita lampirkan.

Baca Juga :  Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

“Ya, memang sebenarnya kuncinya di laporan Polda itu. Kalau prosesnya berjalan tuntas dan terbukti pidana pemalsuan AJBnya sebenarnya jadi ngak bertarung panjang seperti sekarang. Kita, berharap Polda kembali melanjutkan laporan warga itu, sehingga persoalan sengketa ini menjadi terang,” jelasnya.

Kita juga berharap tambah Joko, persoalan ini mendapat perhatian Pemerintah, baik itu, Presiden, Kapolri yang kini dijabat, Jenderal Pol Idham Aziz juga Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kasian warga, mereka bela mati-matian lahan fasos-fasum yang notabene merupakan asset Pemerintah yang memang sempat terlantar, sehingga kini diambil alih oleh sekelompok orang. Kalo pun berhasil warga juga tidak diuntungkan hanya untung Perumahannya punya fasos fasum. Tapi, sekarang warga masih terus berjuang meski banyak yang diancam bakal banyak yang dipolisikan,” pungkasnya. (Indra)

BeritaEkspres Group

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB