Aksi Covid-19, Mahasiswa Segel Kantor Bupati Karawang

- Jurnalis

Jumat, 22 Mei 2020 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Bupati Karawang

Kantor Bupati Karawang

BERITA KARAWANG – Kecewa terhadap kebijakan yang diputuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terkait pandemi virus Corona atau Covid-19, sejumlah lembaga kemahasiswaan yang tergabung dalam Aksi Cipayung Plus Karawang, IMM, HMI, PMII, GMKI, KAMMI, GMNI, menyegel Kantor Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Jumat (22/5/2020).

Koordinator Aksi, Ihsan mengatakan, dampak pandemi virus Corona kini semakin meluas. Namun, banyak kebijakan yang sulit dicerna dalam mewujudkan efektifitas penanganan pandemi yang dinyatakan sebagai darurat kesehatan ini.

“Bagi kami, Cipayung Plus Karawang, Pemkab Karawang, telah melupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penanganan Corona yakni, partisipasi dan transparansi kepada masyarakat,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diakuinya, penyegelan Kantor Bupati dan Wakil Bupati itu merupakan bentuk kekecewaan atas tidak maunya Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menerima kedatangan aksi untuk menyampaikan aspirasi.

“Dewan saja mau menerima kami. Kenapa Bupati tidak mau? Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Sambut HBA ke-64 dan IAD ke-24, Kejari Taliabu Tebar Keperdulian

Aksi yang disebutkan mahasiswa sebagai wujud kepedulian terhadap dampak pandemi wabah virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Karawang yang dirasa jauh dari efektifitas akan penanganannya.

Aksi menuntut Pemkab Karawang untuk memaksimalkan rapid test masal diseluruh desa di Kabupaten Karawang secara masif.

“Membuka data penerima bantuan sosial melalui media IT yang mudah di akses masyakarat, lengkap dengan laman pengaduan yang dikelola secara khusus dan serius agar optimal dalam pengelolaannya,” jelas Ihsan.

Selain itu, Pemkab Karawang juga harus menampilkan rincian anggaran mengenai sumber anggaran dan realisasinya secara berkala dan up to date pada web satgas Covid-19 Kabupaten Karawang.

“Agar pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi atau golongan,” ungkapnya.

Kemudian lanjut Ihsan, Pemkab juga harus menampilkan data bantuan sosial yang menjadi kewajiban kontribusi perusahaan baik berupa jumlah dan nama perusahaan, bentuk dan jumlah keseluruhan bantuan serta data target pendistribusian.

Baca Juga :  Sambut HBA ke-64 dan IAD ke-24, Kejari Taliabu Tebar Keperdulian

“Lanjutkan, optimalisasi PSBB dengan menambah jumlah personil yang bertugas baik di wilayah keamanan atau ketertiban serta sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang PSBB diseluruh titik keramaian di Kabupaten Karawang,” imbuhnya.

Selanjutnya, optimalisasi pendistribusian bantuan sosial (PJS) Kabupaten Karawang dengan melibatkan petugas teknis untuk mengantar bantuan seperti yang dilakukan pada bantuan Gubernur dan Kemensos.

“Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di Kantor Kecamatan, sehingga rentan akan penyebaran virus Corona,” paparnya.

Tidak kalah penting, tambah Ihsan, Bupati dan Wakil Bupati harus serius dan menunjukan sikap yang profesional dalam menjalankan amanah rakyat.

Disharmonisasi yang terlihat kata Ihsan, pada perbedaan pandangan Bupati dan Wakil Bupati dalam beberapa kebijakan Pemkab Karawang telah menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya di banyak aspek, terlebih dalam hal penanganan virus Corona.

“Semoga Pemkab Karawang dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik untuk masyarakat Karawang, dengan mengesampingkan egosentris kepentingan politik,” pungkasnya. (Mul/Erfan)

Berita Terkait

Sambut HBA ke-64 dan IAD ke-24, Kejari Taliabu Tebar Keperdulian
Pelepasan KKM UNIBA Kelompok 63 Desa Sukajadi Carita Pandeglang
Soal Banner Pilkada, Pj Walikota Malang Sebut Itu Apresiasi Masyarakat..!
Kejati Jateng Mulai Usut Dugaan Korupsi Revitalisasi Alun-Alun Semarang
Maju Pilkada, Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat Dituding Bebani ASN
Kajari Pulau Taliabu Apresiasi Langkah Dinkes Kabupaten Pulau Taliabu
Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita
Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB