IPW Berharap KPK Baru Mampu Tangkap Nurhadi dan Masiku

- Jurnalis

Minggu, 3 Mei 2020 - 13:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

BERITA JAKARTA – Mantan Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nuhardi sempat terlacak lima kali saat melakukan shalat duha. Namun buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berhasil meloloskan diri saat hendak ditangkap.

Sumber Ind Police Watch (IPW) menyebutkan, KPK dibantu Polri terus berupaya menangkap Nurhadi. Mantan Sekjen MA itu selalu berpindah pindah Masjid saat melakukan shalat duha. Setidaknya sudah ada lima Masjid yang terus dipantau.

“Sumber itu optimis Nurhadi bakal segera tertangkap. IPW berharap, Nurhadi bisa tertangkap menjelang Lebaran, sehingga bisa menjadi hadiah Idul Fitri dari KPK buat masyarakat,” terang Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Matafakta.com, Minggu (3/5/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana dengan Harun Masiku? sumber IPW mengatakan, anggota Demokrat yang hengkang ke PDI Perjuangan (PDIP) itu sama sekali tidak terlacak. Harun seperti ditelan bumi.

“Harun terakhir terlacak saat Menkumham mengatakan yang bersangkutan berada di luar negeri. Padahal, KPK mendapat informasi Harun berada di Jakarta, tapi sejak itu Harun hilang bagai ditelan bumi,” sindirnya.

Baca Juga :  Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Sumber lain lanjut Neta, IPW justru mengkhawatirkan Harun sudah tewas. Tapi sumber itu, tidak menjelaskan, apa penyebabnya. Terlepas dari sinyalemen itu, IPW berharap KPK terus memburu Harun dan segera menangkapnya.

“Setelah tertangkap, baik Nurhadi maupun Harun, KPK harus memajangnya dalam jumpa pers, seperti KPK memanjang Ketua DPRD Muara Enim yang berhasil ditangkap,” pesannya.

Menurut Neta, aksi memajang tersangka patut didukung semua pihak agar ada efek jera. Para koruptor harus dipermalukan seperti bandar narkoba dan kriminal jalanan yang tertangkap.

“IPW mendukung cara kerja KPK saat ini dimana lembaga anti rasuha bekerja secara senyap dan begitu tersangka tertangkap langsung dipajang dan kasusnya diproses secara transparan,” ulas Neta.

Tidak seperti KPK sebelumnya, yang sibuk jumpa pers mentersangkakan orang tapi kasusnya tidak berjalan dan yang bersangkutan ditersangkakan bertahun tahun tanpa ada kejelasan.

“Cara kerja KPK lama yang mengkriminalisasi, menzalimi, dan membunuh karakter tersebut harus ditinggalkan KPK baru. Sebab cara cara biadab itu melanggar HAM,” ingatnya.

Baca Juga :  Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Dikatakan Neta, jika sesorang sudah jadi tersangka korupsi seharusnya segera ditahan dan kasusnya diselesaikan di Pengadilan agar ada kepastian hukum. KPK baru jangan mau mendengarkan orang – orang syirik dan kelompok sakit hati yang kepentingannya tergusur oleh pimpinan KPK baru.

IPW juga berharap tambah Neta, KPK pimpinan Komjen Firli segera mencermati proses sidang Tipikor kasus OTT KPU. Jika sidangnya sudah selesai, pihak pihak yang terbukti terlibat melakukan penyuapan harus segera ditangkap KPK, meskipun itu misalnya elit partai yang berkuasa.

“Kemudian dipajang dalam jumpa pers. Apa yang dilakukan KPK di Muara Enim harus menjadi yurisprudensi dalam mengembangkan kasus kasus korupsi ke depan. KPK jangan takut dengan celoteh kelompok sakit hati di tubuh KPK. Korupsi harus terus dibasmi tanpa pencitraan dan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. (Usan)

BeritaEkspres Group

Berita Terkait

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan
Waduh…!!!, Uang Jema’at Gereja GBI CK-7 Dimasukan Kerugian KSP Indosurya
Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup
Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  
Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga
Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri
Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan
7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB