IPW: Jabatan Kepala BNPT Itu Wewenang Presiden Bukan Kapolri   

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

BERITA JAKARTA – Penunjukan Irjen Pol. Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh TR Kapolri adalah sebuah maladministrasi. Hal itu, ditegaskan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

TR Kapolri, tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak memfaitaccompli serta mengintervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, TR pengangkatan Irjen Pol. Boy Rafli sebagai Kepala BNPT harus segera dicabut dan dibatalkan.

“Pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang Presiden. Bahkan Presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang,” terang Neta kepada Matafakta.com, Sabtu (2/5/2020).

Dikatakan Neta, saat Ansaad Mbay menjadi Kepala BNPT, Presiden pernah memperpanjang masa jabatannya. Ansaad yang sudah pensiun dari Polri itu, tetap menjabat sebagai Kepala BNPT.

“Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan Presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius. Ada apa dengan Kapolri,” kata Neta.

Dilanjutkan Neta, berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT disebutkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Jabatan Kepala BNPT juga bisa diisi oleh selain aparatur Kepolisian. Artinya non pegawai negeri juga bisa menjabat posisi Kepala BNPT tersebut.

Memang kata Neta, sejak berdirinya BNPT, pimpinannya selalu dari Kepolisian. Tapi hal itu bukan serta merta Kapolri bisa main tunjuk dan mengganti Kepala BNPT dengan TRnya. Kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan pergantian dan calon pengganti kepada Presiden, bukan melakukan intervensi dan memfaitaccompli Presiden dengan TR serta menunjuk pejabat barunya.

Penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah langsung Kapolri. Padahal BNPT merupakan lembaga dibawah Presiden yang bertanggungjawab kepada Presiden. Sebab itu, IPW menilai ada dugaan kesalahan administrasi dalam penunjukan, Irjen Pol. Boy Rafli sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri.

Dengan adanya kesalahan fatal ini, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan TR pengangkatan Irjen Pol. Boy Rafly sebagai Kepala BNPT. IPW juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, sama seperti saat Presiden memperpanjang masa jabatan Ansaad Mbay sebagai Kepala BNPT.

Tidak ada alasan yang serius tambah Neta, untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali pensiun dari Polri. Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi.

“Bahkan Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol, yakni selama dia memimpin BNPT aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup, sehingga Densus 88 bisa membersihkan kantong – kantong terorisme dengan landai diberbagai daerah,” pungkasnya. (Usan)

BeritaEkspres Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *