BERITA BEKASI – Ketua Partai Keadilan Sejahera (PKS) Kabupaten Bekasi, M. Nuh menyoroti belum meratanya pembagian bantuan sosial (bansos) tahap pertama kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan penyebarluasan virus Corona atau Covid-19.
“Tinggal masalah dampaknya seharusnya sudah dihitung kesiapan pangan, karena otomatis dengan dampak PSBB warga minim pendapatan yang dilakukan 6 zona merah PSBB tersebut. Oleh karena itu, ada tindakan cepat dan tegas, anggaran 240 miliar dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata M. Nuh kepada Matafakta.com, Selasa (21/4/2020).
Selain itu, disinyalir ada beberapa desa yang tidak mau mengalihkan anggarannya untuk penanganan wabah virus Corona (Covid-19) dan tidak tahu latar belakang desa tersebut mau menggunakan anggarannya untuk proyek apa?.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sangat disayangkan penggunaan anggaran desa yang seharusnya untuk penanganan wabah Corona namun diahlihkan ke yang lain,” ungkapnya.
Menurut Nuh, masyarakat sudah merespon dengan baik dengan diterapkannya PSBB di Kabupaten Bekasi, dengan melakukan penutupan jalan masuk keluar disetiap perumahan, tinggal Pemerintahnya mensuport masyarakat terdampak.
“Ini saya melihat PSBB inikan kejadian kondisi luar biasa (KLB) bantuan untuk segera diberikan ke masyarakat, jangan menunggu saja, jika ngak berani bisa gandeng Inspektorat dan KPK,” paparnya.
Nuh pun meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi agar memberikan bantuan tersebut secara tepat sasaran dan merata. Jangan sampai ada tumpang tindih dan harus memenuhi kebutuhan makanan masyarakat.
“Saya minta berikan bantuannya merata yang belun memiliki KTP atau orang kontrakan yang belum terdata harus dapat juga. Saya minta harus merata dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Mul)
