BERITA JAKARTA – Terkait pemangkasan anggaran yang telah diputuskan Pemerintah kepada sejumlah Lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp63 miliar tidak membuat tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi serta memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia menjadi berkurang.
“Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk realokasi penanganan virus Corona atau Covid-19 dan ini menjadi prioritas utama Pemerintah, bahwasanya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi spurema lex esto),” ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, Senin (13/4/2020).
Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, jika hal tersebut telah ia sampaikan saat mengikuti rapat penanganan Covid-19 dengan MENDAGRI, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP melalui video conference yang dihadiri para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia pada Rabu 8 April 2020 pagi minggu kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan prinsip dasar pelaksanaan tugas, sebagaimana alinea ke 4 pembukaan UUD RI Tahun 1945 “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia.”
Karena sesungguhnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi sebagaimana dikatakan oleh filsof Cicero dengan kata-katanya yang sangat terkenal “salus populi suprema lex esto.”
“Bahwa hak ini juga dikenal dalam doktrin penegakhormati HAM: saving human life is the first priority and our goal,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri.
Adapun, KPK juga telah memberikan penegasan bahwa Pimpinan Daerah serta Kepala Daerah tidak boleh ada rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga tidak berani melakukan penananganan Covid-19.
Dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri, sewaktu itu dirinya telah menjelaskan terkait rambu-rambu agar supaya tidak terjadi korupsi sebagaimana surat edaran KPK dengan SE No. 08 tanggal 02 April 2020.
“Kiranya kepada para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan korupsi karena ancaman hukuman pidananya adalah PIDANA MATI,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.
Bahwa terkait pemotongan anggaran, sesuai laporan Sekjen KPK kita mengusulkan pemangkasan anggaran dari belanja modal berupa rencana pembangunan gedung fungsional Rubbasan KPK yang rencana anggarannya sebesar Rp50 miliar.
“Jadi walaupun anggaran KPK dipangkas, KPK tetap bekerja karena hak keuangan pegawai tidak mengalami pemotongan,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri. (Usan)
