Pemangkasan Angaran Lembaga Tak Membuat KPK Lemah

- Jurnalis

Senin, 13 April 2020 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua KPK: Firli Bahuri

Foto: Ketua KPK: Firli Bahuri

BERITA JAKARTA – Terkait pemangkasan anggaran yang telah diputuskan Pemerintah kepada sejumlah Lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp63 miliar tidak membuat tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi serta memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia menjadi berkurang.

“Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk realokasi penanganan virus Corona atau Covid-19 dan ini menjadi prioritas utama Pemerintah, bahwasanya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi spurema lex esto),” ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, Senin (13/4/2020).

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, jika hal tersebut telah ia sampaikan saat mengikuti rapat penanganan Covid-19 dengan MENDAGRI, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP melalui video conference yang dihadiri para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia pada Rabu 8 April 2020 pagi minggu kemarin.

Dalam kesempatan rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan prinsip dasar pelaksanaan tugas, sebagaimana alinea ke 4 pembukaan UUD RI Tahun 1945 “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia.”

Karena sesungguhnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi sebagaimana dikatakan oleh filsof Cicero dengan kata-katanya yang sangat terkenal “salus populi suprema lex esto.”

“Bahwa hak ini juga dikenal dalam doktrin penegakhormati HAM: saving human life is the first priority and our goal,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun, KPK juga telah memberikan penegasan bahwa Pimpinan Daerah serta Kepala Daerah tidak boleh ada rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga tidak berani melakukan penananganan Covid-19.

Baca Juga :  Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?

Dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri, sewaktu itu dirinya telah menjelaskan terkait rambu-rambu agar supaya tidak terjadi korupsi sebagaimana surat edaran KPK dengan SE No. 08 tanggal 02 April 2020.

“Kiranya kepada para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan korupsi karena ancaman hukuman pidananya adalah PIDANA MATI,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.

Bahwa terkait pemotongan anggaran, sesuai laporan Sekjen KPK kita mengusulkan pemangkasan anggaran dari belanja modal berupa rencana pembangunan gedung fungsional Rubbasan KPK yang rencana anggarannya sebesar Rp50 miliar.

“Jadi walaupun anggaran KPK dipangkas, KPK tetap bekerja karena hak keuangan pegawai tidak mengalami pemotongan,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri. (Usan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB