LBH Rupadi Beri Bantuan Hukum Kaum Marginal

- Jurnalis

Minggu, 12 April 2020 - 19:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SEMARANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (Rupadi) buka pengaduan secara daring menyikapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemic virus Corona atau Covid 19 yang juga berdampak pada nasib karyawan.

Belum lagi maraknya ulah oknum yang menolak penguburan jenazah seperti yang terjadi di Sewakul, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan pemakaman jenazah yang sempat mendapat penolakan di 4 Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yakni di Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Wangon.

Oleh karena itu, LBH Rupadi akan memberikan konsultasi hukum dan melakukan upaya hukum untuk mengatasi persoalan hukum yang menimpa masyarakat selaku pencari bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin dan marjinal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami akan fokus pada isu-isu akibat dampak Covid 19 ini, jadi tidak terbatas pada hak warga atas kesehatan dan hak pekerja, kami pastikan warga yang membutuhkan bantuan hukum didampingi, khususnya di Jawa Tengah. Bahkan secara psikologis kami sudah membuka lebih dahulu konsultasi daring dari via cyber counseling,” kata Sekjend LBH Rupadi, Muhamamd Nastain, Minggu (12/4/2020).

Baca Juga :  Sambut HBA ke-64 dan IAD ke-24, Kejari Taliabu Tebar Keperdulian

Menurutnya, dampak Covid 19 sangat besar dan luas. Bahkan sektor terkena imbasnya, termasuk banyaknya perusahaan yang telah merumahkan karyawannya tanpa gaji. Selain itu, pihaknya juga akan aktif mengadakan pendampingan terhadap warga yang punya usaha-usaha di sektor informal yang membutuhkan perizinan, langkah itu sebagai bentuk jemput bola untuk memberikan konsultasi hukum secara gratis.

“Akibat Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan dan ekonomi, tapi juga persoalan hukum. Potensi gelombang PHK juga terjadi, bahkan yang merumahkan karyawan tanpa gaji sudah banyak,” jelasnya.

Akibat keprihatinan itu, pihaknya, membuka Posko Daring Bantuan Hukum, yang melibatkan seluruh advokat dan paralegal di lembaganya. Ia meminta bagi yang membutuhkan pendampingan bisa bertanya atau berkonsultasi melalui sosial media lembaganya atau menghubungi whatshaap: 0822-2022-3313.

Baca Juga :  Sambut HBA ke-64 dan IAD ke-24, Kejari Taliabu Tebar Keperdulian

“Bagi masyarakat yang ingin konsultasi gampang saja, silakan buka medsos kami di instagram (rumah_pejuangkeadilan), FB (Lbh Rupadi). Kami berharap buruh atau pekerja bisa dapat terdata dengan baik, sehingga bisa jadi acuan dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.

Terpisah, LBH Ansor Jawa Tengah juga memberikan perhatian pada permasalahan penolakan jenazah, yang terjadi di Kabupaten Semarang.

Hal itu disampaikan Sekretaris LBH Ansor Jateng, Taufiq Hidayat, yang meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas kepada para provokator yang mengajak warga menolak pemakaman jenazah Covid-19 untuk kedepannya, karena menurutnya kejadian demikian sudah melewati batas kemanusiaan. (Nining)

Biro Semarang

Berita Terkait

Sambut HBA ke-64 dan IAD ke-24, Kejari Taliabu Tebar Keperdulian
Pelepasan KKM UNIBA Kelompok 63 Desa Sukajadi Carita Pandeglang
Soal Banner Pilkada, Pj Walikota Malang Sebut Itu Apresiasi Masyarakat..!
Kejati Jateng Mulai Usut Dugaan Korupsi Revitalisasi Alun-Alun Semarang
Maju Pilkada, Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat Dituding Bebani ASN
Kajari Pulau Taliabu Apresiasi Langkah Dinkes Kabupaten Pulau Taliabu
Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita
Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB