BERITA SURABAYA – Anggapan Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) adalah cacat hukum, dianggap terlalu berlebihan oleh Ketua DPD-RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Pasalnya, hingga hari ini pembahasan tingkat pertama belum pernah dilakukan. Bahkan, pemerintah menunda agenda pembahasan tersebut, karena semua pihak masih fokus kepada penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.
“Menteri ESDM sudah menyampaikan penundaan pembahasan. Bahkan di suratnya tertanggal 3 April 2020, disebut sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi dari mana dianggap cacat hukum. Dibahas saja belum. Faktanya memang ditunda kan,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/4/2020).
Disinggung mengenai tidak dilibatkannya DPD-RI dalam pembahasan RUU tersebut, LaNyalla menyatakan, tidak benar DPD-RI tidak dilibatkan.
Sebab pimpinan DPR-RI, sudah bersurat ke DPD-RI terkait hal itu. Tugas DPD-RI melalui alat kelengkapan terkait yang membidangi Minerba, selain menyusun dan membahas DIM, juga nanti akan terlibat di fase pembahasan tingkat pertama.
“Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini kan ditunda. Dan para Senator masih di daerah masing-masing untuk bekerja bersama pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah Covid-19. Sekarang Wakil Ketua III DPD-RI, Pak Sultan Baktiar Najamuddin sudah koordinasi terkait mengenai hal teknis sebagai langkah menyiapkan apabila pembahasan RUU tersebut dilanjutkan,” tandas LaNyalla.
Dihubungi terpisah, Sultan Baktiar Najamuddin menyatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR-RI terkait hal itu sesuai amanat konstitusi di UUD NKRI 1945 Pasal 22D ayat (1) dan (2) yang memberi kewenangan kepada DPD-RI untuk ikut membahas serta mengacu kepada putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 serta UU MD3.
“Semua yang berkaitan dengan daerah, dalam hal ini Sumber Daya Alam, DPD pasti mengambil peran,” ujar Sultan seraya akan mengecek progres yang telah dikerjakan oleh alat kelengkapan terkait di DPD. (Usan)
