IPW: Panlih Wagub DKI Jangan Langgar Maklumat Kapolri

- Jurnalis

Minggu, 5 April 2020 - 16:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua IPW, Neta S Pane

Ketua IPW, Neta S Pane

BERITA JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menegaskan, Kapolda Metro Jaya (PMJ) harus mematuhi Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus Corona yang saat ini sudah menginfeksi hampir 2.000 orang di tanah air.

Untuk itu sambung Neta, Kapolda perlu bersikap tegas kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta agar membatalkan pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang direncanakan, Senin 6 April 2020 besok.

IPW menilai, pemilihan Wagub bukan lah yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada Wagub juga tidak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Gubernur Anies. Semua bisa berjalan normal. Saat ini yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak makin terganggu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pelarangan terhadap pemilihan Wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Gubernur Anies berkali kali menegaskan, bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,” jelas Neta, Minggu (5/4/2020).

Selain itu, lanjut Neta, Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI Jakarta, tetap nekat melakukan pemiihan Wagub.

Baca Juga :  Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial

Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan Pilwagub, berarti Kapolda menganggap Maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Karena tidak dihargai lagi oleh Kapolda, sebaiknya Kapolri, Idham Aziz harus segera mencabut Maklumat tersebut.

“Buat apa ada Maklumat kalau tidak digunakan, sama halnya itu tidak ada Maklumat dan Maklumat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri,” sindir Neta.

Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Jakarta memastikan akan menggunakan protokol pelaksanaan yang mematuhi social distancing, physical distancing.

“Percayalah itu hanya teori. Apalagi kalau kita berkaca pada persoalan di Bekasi yang melaksanakan rapid test toh malah menjadi kacau dan diprotes para media yang hadir. Jadi sangat jelas jika teori berbeda dengan praktek di lapangan. Masa yang berkumpul, akan beresiko tinggi untuk menjadi penyebaran wabah Corona,” ungkap Neta.

Baca Juga :  Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial

Dikatakan Neta, jika pun DPRD DKI Jakarta, tetap ngotot ingin dilakukan pemilihan Wagub, IPW memberi saran dan solusi lain. Yakni, jika DPRD DKI ingin menggelar pemilihan Wagub karena mengejar masa kadaluarsa. Dewan harus menyepakati Paripurna Teleconference.

Lalu kata Neta, eknis pemilihanya, dewan bergantian masuk ruang Paripurna dengan perbedaan waktu 12-20 menit untuk setiap Anggota DPRD pemilik suara.

“Ini tidak akan beresiko terhadap pengumpulan massa dan penularan wabah Corona. Anggota DPRD jangan anggap enteng dengan wabah virus Corona dan jangan berusaha menentang Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi,” ucap Neta.

Sikap anggap enteng terhadap wabah virus Corona dan sikap menentang Maklumat Kapolri serta imbauan Presiden itu sudah ditunjukan anggota Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, S Andyka yang mengungkapkan tetap akan melaksanakan Paripurna Pilwagub pada Senin 6 April 2020, ditengah masa tanggap darurat Corona.

“Ia mengatakan, nantinya, protokol pencegahan penyebaran virus Corona tetap diberlakukan saat hari pemilihan. Namun IPW berharap, jika itu terjadi Kapolda Metro Jaya harus membubarkannya demi menjaga wibawa Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden,” pungkasnya. (Usan)

Berita Terkait

Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial
Kalapas Cipinang Bakal Tindak Tegas Jajaran Terlibat Judi Online
Berkas Perkara Kepemilikan Enam Senpi Ilegal Disoal Publik
Kajari Dandeni Herdiana “Curhat” Soal Tak Ada Pisah Sambut di Kejari Jakut
Ketua Panitia FLS2N Jamin Netralitas Penjurian
Diduga “Bermasalah” Hakim R Betnadette di Mutasi
Dr. Masyhudi, SH, MH: Meneladani Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Perintah Allah
Pokja Wartawan Jaktim Gelar Mubes Pemilihan Ketua Periode 2024-2029
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB