BERITA SEMARANG – Dengan dibatalkannya 15 Kereta Api (KA) mulai awal April 2020 lalu, PT. KAI terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di pemerintahan Indonesia.
Menurut Manager Humas PT. KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro mengatakan, banyak wilayah yang sudah menerapkan isolasi mandiri di daerahnya, sehingga berdampak pula pada okupansi KA.
Bahkan Kepala Daerah ada yang sudah melayangkan surat kepada Direktur Utama PT. KAI untuk tidak mengoperasikan KAnya ke wilayah tertentu. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengambil langkah dalam pembatalan suatu KA oleh pihak PT. KAI.
“Diharapkan para Kepala Daerah yang berada di wilayah kerja Daop 4 Semarang mulai dari Tegal hingga Cepu, juga ke arah selatan sampai dengan Gundih, dapat juga melayangkan surat kepada PT. KAI terkait pembatasan mobilitas atau arus orang yang masuk di wilayahnya, melalui transportasi Kereta Api,” ungkap Krisbiyantoro dalam rilisnya, Jumat (3/4/2020).
Sementara, Direksi PT. KAI meneruskan arahan dari Presiden dan Menko Kemaritiman & Investasi RI dalam rapat terbatasnya, bahwa tidak ada larangan untuk mudik, tetapi orang yang mudik berstatus ODP. Hal ini tentu akan menjadi perhatian bersama dalam mensikapinya.
Kemudian pembatasan okupansi KA maksimal 50 persen dalam rangka physical distancing, dengan sistem blok seat pada pengaturannya. Hal physical distancing ini berlaku juga meskipun ada hubungan sebagai pasangan, saudara ataupun keluarga.
Selanjutnya, pegawai BUMN dan anak perusahaan, ASN dilarang mengambil cuti atau mudik. Dalam hal ini tentu kerjasamalah yang diharapkan untuk bersama mengatasi masalah Covid-19 ini.
“Masyarakat hendaknya sadar, bahwa permasalahan yang dihadapi negara saat ini bukanlah hanya tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan kerjasama seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (Nining)
Biro Semarang
