Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun Hadapi Dampak Covid-19

- Jurnalis

Rabu, 1 April 2020 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Demikian disampaikan Presiden dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,” ujarnya, Selasa (31/3/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Baca Juga :  Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika

Presiden mengatakan, bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.

“Juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet serta untuk insentif dokter, perawat, tenaga rumah sakit, dan santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” kata Presiden.

Sementara alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun bagi perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk implementasi peningkatan sejumlah program dan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Kartu Prakerja. Masing-masing dari program tersebut diketahui dilakukan peningkatan baik terhadap jumlah penerima manfaat maupun besaran manfaat yang diberikan.

“Juga akan dipakai untuk pembebasan bea listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp25 triliun,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Adapun alokasi bagi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas penggratisan PPh (Pajak Penghasilan) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta. Selain itu, ada juga percepatan restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan nonfiskal seperti beberapa di antaranya ialah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri. (Usan)

Berita Terkait

Aspidsus Kejati DKI di Desak Tuntaskan Perkara Pemerasan dan Gratifikasi
Waduh…!!!, Polisikan Direktur, Pemilik Perusahaan PT. NKLI Malah Tersangka
Ketua DPD-RI Lakukan Abuse OF Power untuk Legangkan Kekuasaan
Tampil Sebagai Komandan Upacara, Kejari Jakut Diapresiasi Rekan Sejawat
Advokat La Ode: Aturan yang Menjebak, Judi Online Dilegalkan?
Cerdas dan Berani, Pengamat: Jakarta Butuh Sosok Pemimpin Seperti Alvin Lim
Satu Tahun Tak Diadili, LP3HI Curiga Perkara Henry Surya Akan Daluarsa
Pertamakali, JPN Kejari Banjarbaru Gugat Hak Asuh Orangtua Kandung
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:27 WIB

Aspidsus Kejati DKI di Desak Tuntaskan Perkara Pemerasan dan Gratifikasi

Selasa, 23 Juli 2024 - 13:56 WIB

Waduh…!!!, Polisikan Direktur, Pemilik Perusahaan PT. NKLI Malah Tersangka

Selasa, 23 Juli 2024 - 00:26 WIB

Tampil Sebagai Komandan Upacara, Kejari Jakut Diapresiasi Rekan Sejawat

Selasa, 23 Juli 2024 - 00:14 WIB

Advokat La Ode: Aturan yang Menjebak, Judi Online Dilegalkan?

Senin, 22 Juli 2024 - 23:55 WIB

Cerdas dan Berani, Pengamat: Jakarta Butuh Sosok Pemimpin Seperti Alvin Lim

Senin, 22 Juli 2024 - 23:38 WIB

Satu Tahun Tak Diadili, LP3HI Curiga Perkara Henry Surya Akan Daluarsa

Senin, 22 Juli 2024 - 16:09 WIB

Pertamakali, JPN Kejari Banjarbaru Gugat Hak Asuh Orangtua Kandung

Senin, 22 Juli 2024 - 11:25 WIB

JNW Pertanyakan Integritas Jaksa Kejati DKI Dalam Penegakan Hukum

Berita Terbaru

Advokat La Ode Surya Alirman, SH

Megapolitan

Duet Anies & Kaesang di Pilkada DKI Jakarta 2024

Rabu, 24 Jul 2024 - 08:44 WIB

Program Unggulan Calon Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

26 Program Unggulan Calon Walikota Bekasi Tri Adhianto Disorot

Rabu, 24 Jul 2024 - 07:48 WIB

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kejari Kabupaten Bekasi Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64

Selasa, 23 Jul 2024 - 18:54 WIB