Dituding Ngak Profesional, Kuasa Hukum Nelayan, Gary: Abaikan Saja  

- Jurnalis

Minggu, 15 Maret 2020 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA KARAWANGKuasa hukum nelayan Ciparage yang tergabung sebagai anggota Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyesalkan ucapan kuasa hukum pengurus lama Koperasi Samudra Mulia yang terkesan lebih tahu tentang persoalan hukum dengan menyidir sesama profesi.

“Ngak usahlah kita mulai menyerang personal ngak baik. Silahkan jalankan apa yang anda pahami dan kami jalankan apa yang kami pahami ngak usah saling menggurui,” sindir kuasa hukum nelayan Gary Gagarin Akbar kepada Matafakta.com, Minggu (15/3/2020).

Dikatakan Gary, tidak ada salahnya para anggota nelayan yang tergabung dalam KPPL Samudra Mulia yang datang untuk mengadu ke DPRD Karawang sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang ingin mengadukan apa yang menjadi temuan mereka, terkait pengelolaan keuangan para anggota Koperasi nelayan Ciparage.

“Di DPRD itukan ada berbagai Komisi yang membidangi, termasuk yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD berupa kontribusi nelayan dari sektor perikanan untuk pembangunan daerah. Lalu, salahnya dimana?,” tanya Gary.

Dilanjutkan Gary, apakah karena pengurus lama Ketua Koperasi nelayan Samudra Mulia merupakan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Karawang, sehingga dipaksakan untuk mengkritisi dan saling menjatuhkan sesama profesi yang dinilainya tidak baik.

“Bagi saya justru yang lucu itu, pengurus lama tidak mau serah terima uang dan aset ke pengurus baru. Nah itu ada apa?. Masa ada pergantian pengurus ada yang seperti itu. Kerjaannya diserahterimakan, sementara uang dan asset ngak diserahkan. Lucukan,” sindir Gary lagi.

Baca Juga :  Kejari Kota Blitar Inisiasi Gerakan Jaka Pangan

Gary menambahkan, persoalan hukum sudah dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang hingga kini persoalannya masih berproses dan sudah melakukan pemeriksaan beberapa nelayan termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang.

“Itu apa kalau bukan proses hukum yang kita tempuh namanya?. Kan buntutnya nanti ke Pengadilan juga muaranya agar persoalan ini menjadi terang benderang. Termasuk, kita juga sudah melaporkan ke Polres Karawang terkait dugaan penggelapan asset dan data Koperasi. Jadi, ngak usah kita saling menggurui silahkan jalankan apa yang kita yakini tanpa harus menyidir orang lain,” pungkas Gary. (Indra)

BeritaEkspres Group     

Berita Terkait

Sambut Harkodia 2024 Kejari Blitar Ingatkan Tata Kelola Anggaran
Tingkatkan Kinerja, Kejati Maluku Gelar Rakerda 2024
Kejari Kota Blitar Inisiasi Gerakan Jaka Pangan
Kejaksaan Negeri Blitar Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana
Dinkes Pegunungan Arfak Papua Barat Gelar Workshop Gender dan Imunisasi
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat
Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum
STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 22:58 WIB

Sambut Harkodia 2024 Kejari Blitar Ingatkan Tata Kelola Anggaran

Rabu, 4 Desember 2024 - 23:07 WIB

Tingkatkan Kinerja, Kejati Maluku Gelar Rakerda 2024

Rabu, 4 Desember 2024 - 14:08 WIB

Kejari Kota Blitar Inisiasi Gerakan Jaka Pangan

Selasa, 26 November 2024 - 20:35 WIB

Kejaksaan Negeri Blitar Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana

Senin, 28 Oktober 2024 - 10:26 WIB

Dinkes Pegunungan Arfak Papua Barat Gelar Workshop Gender dan Imunisasi

Berita Terbaru

Foto: Kantor Kejari Blitar

Berita Daerah

Sambut Harkodia 2024 Kejari Blitar Ingatkan Tata Kelola Anggaran

Jumat, 6 Des 2024 - 22:58 WIB