Legislator Nasdem Minta PKK Ikut Kawal Dana Desa

- Jurnalis

Rabu, 11 Maret 2020 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA PONOROGO – Ratusan pengurus dan kader PKK se-Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, melakukan silaturahmi bersama Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Sri Wahyuni. Selain silaturahmi, Sri Wahyuni juga menyampaikan Sosialisasi UU No.6 Tahun 2014, Selasa (10/3/2020) malam.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni menerangkan, bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah ‘Desa Membangun’ dan ‘Membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Menurut Sri Wahyuni, pendekatan ini merupakan kritik terhadap model kebijakan pembangunan desa sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena dalam UU sebelumnya, yaitu UU No.32 Tahun 2004 tidak dikenal konsep pembangunan berskala lokal desa, yang dikenal hanya konsep pembangunan kawasan perdesaan,” jelasnya.

Dalam konsep ‘Desa Membangun’ yang ada dalam UU No.6 Tahun 2014 memastikan bahwa Desa adalah subyek utama pembangunan desa.

Baca Juga :  Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita

“Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul,” tambahnya.

Bahkan pihaknya juga menjabarkan bahwa konsep ‘Desa Membangun’ menegaskan, bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa.

Ditegaskan dalam UU Desa bahwa, perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

“Karenanya program pemerintah atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa,” bebernya.

Selain itu, UU No.6 Tahun 2014 menurut legislator yang berangkat dari Dapil Jatim VII menegaskan, bahwa desa adalah subyek pembangunan yang mandiri, tidak boleh di- imposisi tetapi justru harus diperkuat.

Dia menegaskan, bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa harus partisipatif dengan melibatkan banyak aktor di desa termasuk kaum perempuan yang dilakukan dengan jalan deliberasi melalui suatu forum Musrenbang Desa yang demokratis.

Baca Juga :  Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita

“Agar pembangunan desa tepat sasaran dan tepat anggaran, maka prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa harus dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan atau need assessment yang ditetapkan melalui Musrenbang Desa,” ujar Istri Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni ini.

Saat ini Sri Wahyuni yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo ini juga menjelaskan tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia.

“Juga penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Diakhir menyampaikan materi dan sosialisasinya, Sri Wahyuni, pembangunan desa mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan.

“Serta kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)

Berita Terkait

Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita
Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Emak-emak Siap Andra Soni Gubernur Banten Periode 2024-2029
Siap Jadi Wakil Khofifah, Untari Deklarasi Koalisi Rakyat Bersatu Jawa Timur
Soal Netralitas Pilkada, POKJA SUBARAYA Soroti Pejabat dan ASN Jawa Barat
Pj Walikota Malang Diperiksa Kajari Terkait Dugaan Penggelapan Aset
Tokoh Pemuda Apresiasi Terbentuknya Organisasi BAPER Tangsel
DPC Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Maupun Wakil Bupati
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB