Khusnul Fata Berharap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru PAUD

- Jurnalis

Rabu, 4 Maret 2020 - 16:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA KENDAL – Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Khusnul Fata mengungkapkan, Undang-Undang (UU) Sisdiknas Nomor: 20 tahun 2003, bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu usaha pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.

Dijelaskan, Khusnul Fata, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini.

“Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik agar dimasa emas (Golden Age) perkembangan anak mendapatkan stimulasi yang utuh, sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak,” ujar Khusnul Fata kepada Matafakta.com, Rabu (4/3/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, unsur terpenting dalam pendidikan anak usia dini adalah pendidik (guru), yang memiliki tugas administrasi, merencanakan, membelajarkan anak, serta mengelola lembaga PAUD agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

Baca Juga :  Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen

“Semua pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh tangung jawab dan keceriaan tanpa memperhitungkan berapa upahnya. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar bentuk perhatian Pemerintah dari kesejahteraan yang diberikan dengan kewajiban yang harus diembannya,” ungkap dia.

Disampaikan, PAUD di pedesaan baik di pegunungan maupun di pesisir pantai hanya memperoleh honor berkisar Rp100-300 ribu ditambah dari Pemerintah sebesar Rp200 ribu dan masih dipotong pajak, sehingga diperoleh nominal hanya Rp188 ribu.

“Kalau dijumlah penerimaan dari lembaga dibuat angka tengah Rp200 + Rp188 jadi total penerimaan adalah Rp 388 ribu perbulan,” terangnya.

Memang selama ini Pemerintah sudah menggelontorkan dana selain Kesra sebesar Rp200 ribu untuk pendidik PAUD juga ada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp600 ribu peranak pertahun.

Dirinya mencontohkan, misal lembaga PAUD memiliki siswa 20 anak, berarti pertahun lembaga PAUD tersebut menerima Rp12 juta pertahun. Dana itu belum dipakai untuk membuat proposal dan SPJ yang jumlahnya tidak sedikit, belum lagi pajak yang harus dibayarkan.

Baca Juga :  Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen

Ditambahkan, tiap lembaga PAUD pertahun menerima bersih yang harus dikelola untuk operasional pendidikan tidak ada Rp10 juta.

Khusnul Fata berharap Pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan pendidik PAUD dari Rp200 ribu menjadi minimal sebesar UMK atau paling tidak lebih besar dari yang selama ini diterimanya. Mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar baik dari administrasi sampai menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas.

Sementara persyaratan penerima BOP PAUD adalah PAUD yang sudah terakreditasi agar ditangguhkan, karena untuk pelaksanaan Akreditasi membutuhkan persiapan yang panjang dan biaya yang banyak. Persyaratan pendirian lembaga PAUD agar ada minimal 1 pendidik PAUD untuk ‘Ditiadakan’. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh gelar sarjana kalau pada akhirnya hanya untuk memperoleh honor Rp388 ribu perbulan. Sepadan kah?.

“Kami berharap Pemerintah mendengarkan suara hati para pendidik PAUD khususnya yang ada di pedesaan yang masih membutuhkan perhatian dan uluran tangan lebih,” pungkasnya. (Nining)

BeritaEkspres Group

Berita Terkait

Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Emak-emak Siap Andra Soni Gubernur Banten Periode 2024-2029
Siap Jadi Wakil Khofifah, Untari Deklarasi Koalisi Rakyat Bersatu Jawa Timur
Soal Netralitas Pilkada, POKJA SUBARAYA Soroti Pejabat dan ASN Jawa Barat
Pj Walikota Malang Diperiksa Kajari Terkait Dugaan Penggelapan Aset
Tokoh Pemuda Apresiasi Terbentuknya Organisasi BAPER Tangsel
DPC Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Maupun Wakil Bupati
PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 00:44 WIB

Kurangi Volume Pekerjaan, LSM LIAR: CV. Meriall Incosyaira Rugikan Negara

Selasa, 18 Juni 2024 - 00:23 WIB

Warga RT 01 Perum VGH Kebalen Gelar Pemotongan Hewan Qurban

Minggu, 16 Juni 2024 - 11:57 WIB

JNW: Penilaian Tata Kelola Keuangan Pemkot Bekasi Terjun Bebas

Minggu, 16 Juni 2024 - 08:38 WIB

PSSI Kabupaten Bekasi Gelar Kongres Biasa Tahun 2024

Minggu, 16 Juni 2024 - 08:31 WIB

Kelas VI SDN Pasirsari 05 Cikarang Selatan Gelar Acara Perpisahan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:50 WIB

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Pertamina EP Tambun Field Inisiasi Sosialisasi Proklim

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:12 WIB

FKMPB: Pungutan Perpisahan SMPN 5 Tambun Selatan Kangkangi Permendikbud

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:15 WIB

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Berita Terbaru

Warga RT 01 RW 024 Villa Gading Harapan (VGH) Gelar Pemotongan Hewan Qurban

Seputar Bekasi

Warga RT 01 Perum VGH Kebalen Gelar Pemotongan Hewan Qurban

Selasa, 18 Jun 2024 - 00:23 WIB

Foto: Ilustrasi

Seputar Bekasi

JNW: Penilaian Tata Kelola Keuangan Pemkot Bekasi Terjun Bebas

Minggu, 16 Jun 2024 - 11:57 WIB

PSSI Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

PSSI Kabupaten Bekasi Gelar Kongres Biasa Tahun 2024

Minggu, 16 Jun 2024 - 08:38 WIB

SDN Pasirsari 05, Kecamatan Cikarang Selatan

Seputar Bekasi

Kelas VI SDN Pasirsari 05 Cikarang Selatan Gelar Acara Perpisahan

Minggu, 16 Jun 2024 - 08:31 WIB