Operasi Gaktib dan Yustisi Meminimalisir Pelanggaran Prajurit 

BERITA SEMARANG – Dalam melaksanakan tugas operasi, petugas tidak boleh bersikap arogan, namun harus tegas dan tidak ragu-ragu.

“Terapkan inovasi-inovasi baru dalam penegakkan hukum sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pencapaian tugas pokok. Penguasaan tugas dan tanggung jawab tidak hanya terbatas pada UU dan aturan yang berlaku, tetapi juga perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh,” ungkap Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jumat (14/2/2020) kemarin.

Operasi yang mengambil tema ‘Dengan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi TA. 2020, Polisi Militer Siap Meningkatkan Ketaatan hukum, Disiplin dan Tata Tertib Prajurit Guna Membangun TNI yang Profesional dan Menjadi Kebanggan Rakyat Menuju Indonesia Maju’ ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Kasdam IV Diponegoro menegaskan, operasi ini pada dasarnya untuk mengingatkan prajurit supaya taat hukum. Prajurit juga warga negara yang juga harus patuh dan taat kepada hukum.

“Substansi operasi Gaktib dan Yustisi untuk meningkatkan kesadaran bagi prajurit dan PNS TNI taat dan patuh pada hukum,” tegasnya.

Sasaran dari operasi ini adalah seluruh prajurit dan PNS TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan Polisi Militer TNI AD, AL dan AU, termasuk instansi terkait lainnya seperti Polda, BNN dan yang lainnya.

“Tujuannya, untuk meminimalisisir pelanggaran baik deseri, lalin, disiplin dan pelanggaran-pelanggaran lainnya,” ungkapnya.

Terkait Pilkada Serentak, disampaikan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 270 wilayah. Seluruh prajurit dan PNS TNI harus memegang teguh komitmen netralitas TNI agar Pilkada dapat terlaksana dengan aman, lancar dan sukses.

Hadir dalam acara tersebut Irdam IV Diponegoro, Kolonel Inf Legowo W.R. Jatmiko, para Staf Ahli Pangdam, LO AU dan AL, para Asisten dan Kabalakdam IV Diponegoro serta pejabat dari TNI AL dan TNI AU. (Nining)

Biro Semarang