UNBK Rp700 Ribu, Kepsek SMPN 5 Subang Berdalih Sumbangan

- Jurnalis

Rabu, 29 Januari 2020 - 09:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Terkait biaya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kepala Sekolah SMP Negri 5 Subang, Jawa Barat, Linna Sri Lindiawaty menegaskan, bahwa pihak sekolah tidak melakukan pungutan tapi Komite Sekolah, bedasarkan hasil diskusi dengan orang tua murid.

”Memang sekolah mengajukan program yang akan dilaksanakan. Karena, tidak ada di LKS jadi kita meminta bantuan (orang tua murid-red), ditanggapilah sama Komite Sekolah,” jelas Linna kepada Matafakta.com, Selasa (28/1/2020).

Linna berdalih, bahwa hal tersebut merupakan bentuk sumbangan dari para orang tua murid, bukan bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah, karena itu hasil diskusi para orang tua murid.

Baca Juga : Ketum Dharma Pertiwi Buka Rakor Dharma Pertiwi Tahun 2020

”Disini sifatnya bukan pungutan liar, tetapi ini sifatnya sumbangan, terus waktunya tidak ditentukan, memang kalau plafon keinginan sekolah itu plafon Rp700, kalau persiswa 700 maka bisalah dipaksakan program itu,” katanya.

Diungkapkan Linna, yang membayar biaya untuk melaksanakan programnya tersebut juga tidak mencapai 50 persen, bahkan ada murid yang belum membayarnya.

”Tapi, kenyataanya tidak sampai 50 persen ada juga yang belum sama sekali. Jadi, waktunya tidak ditentukan begitu juga dengan jumlahnya tidak harus Rp700 ribu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita

Jadi tambah Linna, sifatnya bukan pugutan liar, tapi sudah sesuai dengan prosedur, rapatnya pun diadakan oleh Komite Sekolah, bukan oleh sekolah, hanya sekolah memang mengajukan program yang akan dilaksanakan Kelas 9.

“Untuk UNBK itu, kita tidak ada anggaran, makanya pihak sekolah mengajukan program ke Komite Sekolah, sehingga munculah inisiatif sumbangan itu,” pungkasnya. (Bachri)

Baca Juga : TNI-Polri di Lamongan Gotong-Royong Buat Saluran Irigasi

Berita Terkait

Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita
Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Emak-emak Siap Andra Soni Gubernur Banten Periode 2024-2029
Siap Jadi Wakil Khofifah, Untari Deklarasi Koalisi Rakyat Bersatu Jawa Timur
Soal Netralitas Pilkada, POKJA SUBARAYA Soroti Pejabat dan ASN Jawa Barat
Pj Walikota Malang Diperiksa Kajari Terkait Dugaan Penggelapan Aset
Tokoh Pemuda Apresiasi Terbentuknya Organisasi BAPER Tangsel
DPC Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Maupun Wakil Bupati
Berita ini 8 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB