BERITA SUBANG – Kepala Sekolah SMPN 5 Subang, Linna Sri Lindiawaty mengaku, sudah dikunjungi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP, H. Aep Saepudin pasca ramainya tudingan bahwa pihaknya telah melakukan pungutan kepada siswa untuk biaya program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
”Kita sudah ngobrol, dia (H. Aef) hanya menyarankan saja, perlihatkan bukti bahwa yang mengadakan rapat itu bukan kita (Sekolah SMPN 5 Subang), tetapi Komite Sekolah dengan para orang tua siswa,” kata Linna, Selasa (28/1/2020).
Sambil menjelaskan, Linna memperlihatkan bukti pisik hasil rapat Komite Sekolah dengan para orang tua murid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : Musrenbang, Bupati Bekasi Ingin Tuntaskan Pembangunan Sekolah
“Saya tunjukan bukti-buktinya, ada surat undangan, ada berita acara, daftar hadir orang tua, ada foto-fotonya,” jelas Linna.
Karena sambung Linna, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan Provinsi, tahun ini, mengharuskan 100 persen UNBK.
“Tahun kemaren belum memang terkendala dengan biaya. Jadi tahun ini harus UNBK. Rp700 ribu itu, bukan hanya untuk UNBK melainkan pelaksanaa program sekolah lainnya. UNBK hanya Rp300 ribu,” ungkap Linna.
Dikatakan Linna, pelaksanaan UNBK itu harus sewa computer, sewa proyektor dan sebagainya yang perlu kita perhitungkan, makanya tahun kemaren tidak melaksnakan UNBK.
“Jadi, apa yang sekarang menjadi ramai itu bukannya pungutan tapi sumbangan yang sifatnya sukarela melalui Komite Sekolah,” pungkasnya. (Bachrie)
Baca Juga : Ketum Dharma Pertiwi Buka Rakor Dharma Pertiwi Tahun 2020
