GNPKRI: Pungli Sekolah Negeri di Subang Sudah Biasa

- Jurnalis

Sabtu, 25 Januari 2020 - 10:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Pungutan terhadap para peserta didik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Hal itu, diungkapkan, Sekretaris Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI), Subang, Jawa Barat.

“Kalau masalah pungutan peserta didik seperti yang terjadi di SMPN 5 Subang itu, bukan hal yang baru karena itu sering terjadi. Kecuali, ada pihak sekolah Negeri yang kena sanksi baru itu hal yang baru. Namun sayangnya, hal itu ngak pernah terjadi,” kata Iwan Masna kepada Matafakta,com, Sabtu (25/1/2020).

Dikatakan Iwan, seharusnya pihak sekolah SMPN 5 Subang menolak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), karena tidak memiliki anggaran meski UNBK itu dianjurkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, sekolah Negeri merupakan tanggungan Pemerintah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau memang tidak sangup atau tidak ada anggaran ya tolak dan jangan dipaksain sampai harus menarik para peserta didik sebesar Rp700 ribu persiswa, karena itu lumayan besar bagi masyarakat biasa. LKS aja masih juga suruh beli Rp170 ribu lah kemana bantuan Pemerintah selama ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  REZ Hotel Semarang "REZ Torante Eatery" Luncurkan Menu Spesial Berbuka Puasa

Pungutan itu lanjut Iwan, bukan hanya terjadi di SMPN 5 Subang, tapi juga terjadi di SMPN lainnya yang ada diwilayah Subang. Namun, yang paling parah terjadi ditahun ini, karena ketentuannya tahun ini ditargetkan semua SMPN harus 100 persen melaksanakan UNBK.

”Mereka nakal, karena tidak berdaya, ketika Dinas tidak memberikan opsi lain untuk bisa UNBK. Saat, saya melakukan investigasi kelapangan, kalau melakukan UNKP maka biayanya cenderung lebih mahal, karena hanya sendirian. Sementara, yang lainnya sudah harus UNBK,“ kata Iwan.

Selain itu sambung Iwan, ternyata bohong jika pihak sekolah di Kabupaten Subang harus UNBK 100 persen, karna paktanya siswa di paksa harus siap UNBK.

”Permendikbud, UNBK itu bukan kewajiban, tetapi pilihan, sebenarnya mereka mengetahui itu. Karena mereka ketidak berdayaan jadi UNBK menjadi pilihan. Kalau Subang dibilang 100 persen siap UNBK itu omong kosong, karena murid disini dipaksa harus siap UNBK,” ulasnya.

Baca Juga :  REZ Hotel Semarang "REZ Torante Eatery" Luncurkan Menu Spesial Berbuka Puasa

Ditambahkan Iwan, jika pada kenyataannya UNBK tetap dipaksakan dalam keadaan sarana prasarana dan SDMnya yang belum siap untuk itu, maka akan berdampak ke persoalan hukum.

“Bukan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) nanti yang akan kena, tetapi satuan pendidikan, karena mereka yang langsung menerima dan melakukan pungutan kepeserta didik apapun alasannya,” jelas Iwan.

Hal itu tambah Iwan, sesuai dengan Permendikbud No. 75 tahun 2016, bahwa Komite Sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan, tetapi sumbangan.

“Kalau pungutan jumlah dan waktunya ditentukan, tapi kalau sumbangan jumlah dan waktunya tidak di tentukan. Lah, kalau rata bagaimana? berarti itu namanya pungutan sekalipun berdalih Komite Sekolah,” pungkas Iwan. (Bachrie)

Biro Subang

Berita Terkait

REZ Hotel Semarang “REZ Torante Eatery” Luncurkan Menu Spesial Berbuka Puasa
Warga Desa Maindu Lamongan Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BMH dan Mitra Gelar Hapus Tato Massal di Kota Semarang
Satpol PP Garut Viral Dukung Gibran Kena Skorsing 3 Bulan Tanpa Tunjangan
Lantik Pejabat Baru, STIA Maulana Yusuf Banten Siap Menjadi Universitas
Wujudkan Kenyamanan, KAI Daop 4 Gelar Pemeriksaan Narkoba Bagi ASP
Buka Posko Nataru, KAI Daop 4 Semarang Siapkan Kereta Api Aman dan Nyaman 
Basarnas Semarang Gelar Apel Siaga Kesiapan Personil 24 Jam Hadapi Bencana
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:39 WIB

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:18 WIB

Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:21 WIB

TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:08 WIB

Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  

Rabu, 14 Februari 2024 - 11:20 WIB

Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri

Rabu, 14 Februari 2024 - 01:08 WIB

Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:17 WIB

Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan

Senin, 12 Februari 2024 - 14:53 WIB

Bocor Ajakan TKK Dukung Tri Adhianto Lolos Jadi Walikota Bekasi   

Berita Terbaru