GNPKRI: Pungli Sekolah Negeri di Subang Sudah Biasa

- Jurnalis

Sabtu, 25 Januari 2020 - 10:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Pungutan terhadap para peserta didik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Hal itu, diungkapkan, Sekretaris Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI), Subang, Jawa Barat.

“Kalau masalah pungutan peserta didik seperti yang terjadi di SMPN 5 Subang itu, bukan hal yang baru karena itu sering terjadi. Kecuali, ada pihak sekolah Negeri yang kena sanksi baru itu hal yang baru. Namun sayangnya, hal itu ngak pernah terjadi,” kata Iwan Masna kepada Matafakta,com, Sabtu (25/1/2020).

Dikatakan Iwan, seharusnya pihak sekolah SMPN 5 Subang menolak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), karena tidak memiliki anggaran meski UNBK itu dianjurkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, sekolah Negeri merupakan tanggungan Pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau memang tidak sangup atau tidak ada anggaran ya tolak dan jangan dipaksain sampai harus menarik para peserta didik sebesar Rp700 ribu persiswa, karena itu lumayan besar bagi masyarakat biasa. LKS aja masih juga suruh beli Rp170 ribu lah kemana bantuan Pemerintah selama ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen

Pungutan itu lanjut Iwan, bukan hanya terjadi di SMPN 5 Subang, tapi juga terjadi di SMPN lainnya yang ada diwilayah Subang. Namun, yang paling parah terjadi ditahun ini, karena ketentuannya tahun ini ditargetkan semua SMPN harus 100 persen melaksanakan UNBK.

”Mereka nakal, karena tidak berdaya, ketika Dinas tidak memberikan opsi lain untuk bisa UNBK. Saat, saya melakukan investigasi kelapangan, kalau melakukan UNKP maka biayanya cenderung lebih mahal, karena hanya sendirian. Sementara, yang lainnya sudah harus UNBK,“ kata Iwan.

Selain itu sambung Iwan, ternyata bohong jika pihak sekolah di Kabupaten Subang harus UNBK 100 persen, karna paktanya siswa di paksa harus siap UNBK.

”Permendikbud, UNBK itu bukan kewajiban, tetapi pilihan, sebenarnya mereka mengetahui itu. Karena mereka ketidak berdayaan jadi UNBK menjadi pilihan. Kalau Subang dibilang 100 persen siap UNBK itu omong kosong, karena murid disini dipaksa harus siap UNBK,” ulasnya.

Baca Juga :  Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen

Ditambahkan Iwan, jika pada kenyataannya UNBK tetap dipaksakan dalam keadaan sarana prasarana dan SDMnya yang belum siap untuk itu, maka akan berdampak ke persoalan hukum.

“Bukan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) nanti yang akan kena, tetapi satuan pendidikan, karena mereka yang langsung menerima dan melakukan pungutan kepeserta didik apapun alasannya,” jelas Iwan.

Hal itu tambah Iwan, sesuai dengan Permendikbud No. 75 tahun 2016, bahwa Komite Sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan, tetapi sumbangan.

“Kalau pungutan jumlah dan waktunya ditentukan, tapi kalau sumbangan jumlah dan waktunya tidak di tentukan. Lah, kalau rata bagaimana? berarti itu namanya pungutan sekalipun berdalih Komite Sekolah,” pungkas Iwan. (Bachrie)

Biro Subang

Berita Terkait

Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Emak-emak Siap Andra Soni Gubernur Banten Periode 2024-2029
Siap Jadi Wakil Khofifah, Untari Deklarasi Koalisi Rakyat Bersatu Jawa Timur
Soal Netralitas Pilkada, POKJA SUBARAYA Soroti Pejabat dan ASN Jawa Barat
Pj Walikota Malang Diperiksa Kajari Terkait Dugaan Penggelapan Aset
Tokoh Pemuda Apresiasi Terbentuknya Organisasi BAPER Tangsel
DPC Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Maupun Wakil Bupati
PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:15 WIB

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:06 WIB

Usai Jadi Korban Pungli, Ratusan Sopir Demo Kantor Dishub Kota Bekasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:19 WIB

Kerja 12 Jam Lebih, PT. Armas Logistic Service Langgar UU Ciptaker

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:49 WIB

Abaikan Pengusaha Lokal, FKMPB Minta Dirut RSUD Cibitung Dievaluasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:06 WIB

Ngantor Saat Gajian, Oknum TKK Kota Bekasi Pasrah Jika Dipecat

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:20 WIB

Trotoar di Perumahan PUP Kabupaten Bekasi Jadi Wisata Para PKL

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:38 WIB

PWI Bekasi Raya Kembali Serahkan Bantuan Untuk Keluarga Wartawan

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:04 WIB

Janji Proyek, Duit Ratusan Juta Cuma Jadi Bancakan Oknum Pejabat Kota Bekasi

Berita Terbaru

Kepala Devisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bekasi, Burani

Seputar Bekasi

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Jumat, 14 Jun 2024 - 20:15 WIB

Aksi Para Sopir dan Pemilik Angkutan di Kantor Dishub Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Usai Jadi Korban Pungli, Ratusan Sopir Demo Kantor Dishub Kota Bekasi

Jumat, 14 Jun 2024 - 19:06 WIB