Orang Tua Ngeluh, UNBK di SMPN 5 Subang Bayar Rp700 Ribu

- Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2020 - 07:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Para orang tua siswa SMP Negeri 5 Subang, Jawa Barat, mengeluh. Pasalnya, anak-anak mereka dimintai biaya sebesar Rp700 ribu agar bisa ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UMBK).

“Padahal, sebelumnya kita juga sudah sempat disuruh beli Lembar Kerja Siswa atau LKS sebesar Rp170 ribu,” kata YS salah satu orang tua siswa kepada Matafakta.com, Kamis (23/1/2020).

Sebelumnya kata YS, Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan, akan menindak tegas pihak sekolah yang melakukan pungutan biaya untuk meminjam sarana prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Kalau ada, silahkan dilaporkan dan akan ditindak, karena itu tidak dibenarkan,” jelas YS mengingat pernyataan yang dilontarkan Kepala Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat Regional 3, Heri Pansila.

YS pun berharap, kepastian Pemerintah dalam menjamin kepastian pendidikan, karena yang terjadi berbeda dengan pernyataan yang dilontarkan Provinsi Jabar.

“Ya, kalau kita sebagai masyarakat kan menyimak apa yang dijanjikan Pemerintah. Jadi, kalau beda dengan kenyataan ya kita bertanya?,” ucapnya.

Selain itu, YS pun bertanya mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang kegunaannya untuk membantu pendidikan sekolah.

Baca Juga :  PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim

“Lah, katanya ada dan BOS, tapi kenapa pihak sekolah masih melakukan jual beli LKS, termasuk tarikan uang untuk pelaksanaan UNBK,” ungkapnya bingung.

YS berharap, Pemerintah dapat memperhatikan persoalan ini karena bertolak belakang dengan janji Pemerintah terkait pendidikan gratis disekolah Negeri. LKS Rp170 ribu dan pelaksanaan UNBK Rp700 ribu sangatlah memberatkan mengingat masih banyak kebutuhan lain yang harus ditutupi.

“Mana janji Pemerintah? Katanya pihak sekolah dilarang mungut dalam bentuk apapun disekolah, tapi nyatanya begini. Kok, lain yang diucapkan Pemerintah lain yang terjadi dilapangan,” pungkasnya. (Bachri)

Biro Subang

Berita Terkait

PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim
RIBUT Dukung Sri Untari Bisowarno di Pilgub Jatim Periode 2024-2029
Sugeng Riyanta Resmi Jadi Wakil Kajati Jateng Gantikan Teguh Subroto
Lepas Balik Kerja Bareng BPKH, Ini Pesan Anggota DPR RI Abdul Wachid
960 Peserta “Balik Kerja Bareng” BPKH Semarang Diberangkatkan ke Jakarta
Arus Balik, KAI Daop 4 Semarang Sudah Berangkatkan 126.228 Penumpang
Kasatlantas Polres Semarang: Arus Mudik Diperkirakan Hingga Senin
Kapolda Jateng Pantau Langsung Situasi Terkini Arus Mudik Lebaran
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 22:43 WIB

Penyidik Pidsus Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Pengelola Dana Dapen PT. BA

Kamis, 18 April 2024 - 23:01 WIB

Disparitas Sidang Korupsi dan Sandal Jepit

Kamis, 18 April 2024 - 15:40 WIB

Agenda Sidang Tak Jelas, Ruang Ali Said PN Jakpus Disesaki Pengunjung

Kamis, 18 April 2024 - 14:17 WIB

Jadwal Sidang Tak Menentu, Pencari Keadilan di PN Jakpus Kecewa

Kamis, 18 April 2024 - 11:13 WIB

Selama 3 Bulan, Kejati Jateng Berhasil Eksekusi 5 DPO Korupsi  

Jumat, 5 April 2024 - 20:51 WIB

Quotient TV Bahas Mafia Tanah, Alvin Lim: Kasus Perdata Berubah Jadi Pidana

Kamis, 4 April 2024 - 16:31 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Jadi Saksi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Kamis, 4 April 2024 - 11:58 WIB

Tipikor Kupang Vonis Bebas 4 Terdakwa Pemanfaatan Aset Pemprov NTT

Berita Terbaru

Aksi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia di Mahkamah Agung

Berita Utama

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut

Selasa, 23 Apr 2024 - 19:07 WIB

Foto: Mochtar Muhamad (M2)

Seputar Bekasi

Eks Walikota Bekasi M2 Masih di Hati Masyarakat Kota Bekasi

Senin, 22 Apr 2024 - 14:43 WIB