BERITA MAKASSAR – Bupati Toraja Utara, Kala’tiku Paembonan, melantik sejumlah pejabat Eselon dilingkungan pemerintahannya, termasuk para Kepala Sekolah SD maupun SMP. Pelantikan sendiri berjalan lancer tanpa masalah. Namun, usai pelantikan, timbul masalah dugaan adanya intervensi orang nomor satu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Torut, dalam proses mutasi hingga pelantikan tersebut.
Persoalan itu muncul, ketika SK Pelantikan No. 821.22-001 tertanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani Bupati Torut yang sudah dibacakan dibawah sumpah yang dihadiri rohaniawan serta disaksikan para undangan yang hadir malah berubah dalam lampiran SK tersebut.
“Waktu dilantik SK saya ketika dibacakan mendapat jabatan baru sebagai Kabid Pembinaan dan Ketenagaan atau PTK di Dinas Pendidikan mengantikan pejabat sebelumnya, Damaris Limbong. Namun, ketika saya dihubungi, posisi saya malah berubah dialihkan ke OPD lain yakni, Dinas Sosial dengan jabatan setara,” ungkap Fransiskus Danga kepada Matafakta.com, Selasa (14/1/2020).
Fransiskus pun, mengaku kaget, ketika mendapatkan telephon dari Dinas Sosial (Dinsos) Torut, bahwa penempatan jabatan barunya sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Sosial, bukan Dinas Pendidikan (Disdik) Torut, sesuai SK yang dibacakan ketika prosesi acara pelantikan dibawah sumpah sebelumnya.
“Inikan aneh, jelas saya kaget. Waktu dilantik dibawah sumpah, SK saya Kabid PTK di Dinas Pendidikan. Tapi setelah itu, posisi saya malah mendadak berubah jadi Kabid di Dinas Sosial, bukan di Disdik, ada apa?,” tandas Fransiskus.
Menanggapi hal itu, Staf Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Torut, Anton Sulo, berdalih, bahwa dalam SK itu ada dinyatakan bilamana ada kekeliruan maka akan ditinjau kembali seperti terjadinya kekeliruan atau kesalahan penamaan dan salah ketik.
“Bisa saja SK berubah, kalau terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan, tapikan jabatannya tidak berubah sama. Kalau memang kurang puas, silahkan ditanyakan langsung ke pak Bupati,” pungkasnya. (Anto)
