BERITA JAKARTA – Pertarungan antara kasus Jiwasraya vs kasus suap apes Komisioner KPU. Cara-cara lama terulang di dalam “me menage” bangsa ini. Kira-kira siapa aktornya kasus korupsi yang mencapai triliunan rupiah itu?. Hal itu diungkapkan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen di Jakarta.
“Saya sebutin actor, karena ini kasus sudah cukup berjalan lama. Mengapa kasus suap 400- 900 juta rupiah begitu heboh banget di semburkan dilinimasa sosial media. Itulah pertanyaan besarnya,” kata Samuel, Minggu (12/1/2020).
Sekarang yang dihantam itu lanjutnya, Partai pemenang Pemilu yang diidentikkan punya Jaksa Agung (Kejagung), kebetulan sedang tangani kasus korupsi di Jiwasraya. Eh, belum kelar kasus Jiwasraya, malah sekarang muncuat kasus korupsi di ASABRI yang kabarnya mencapai Rp10 triliun.
“Benar tidaknya kasus yang membelit Sekjen PDIP itu, sepertinya tidak sebanding dengan kasus mega korupsi di PT. Jiwasraya yang sedang ditangani kejagung,” tegas aktivis kepemudaan ini.
Pertarungan antar elite-elite sedang berjibaku untuk saling “memangsa”, ini persis peribahasa gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah, maka yang menjadi korban adalah orang kecil,” tambah Samuel.
Dikatakan Samuel, kenapa Partai banteng moncong putih yang disosor? Ini dalam rangka ‘mem bargain kan’ kasus yang sedang diusut Kejagung. Karena, Kejagung di ‘asosiasi’ kan kepada PDIP. Menurutnya, inilah permainan bidak catur politik yang sedang coba dimainkan para pemain Politik.
“Mungkinkah, kasus Jiwasraya dan ASABRI ini melibatkan banyak ‘pemain’ lama?. Disini begitu banyak orang (pihak-pihak) yang sedang ketar- ketir. Salah-salah jadi korbannya. Inilah analisa saya terhadap kasus yang sedang ditembakkan ke sarang banteng moncong putih itu,” papar Samuel.
Ditambahkan Samuel, memang masalah bangsa ini kelihatan begitu rumit, karena masing-masing punya ‘kartu truf’, titik lemah dari dosa masa lalu.
“Pemerintah sekarang adalah warisan masa lalu, tentu saja dimasa lalu punya pemain dan itu mungkin berprilaku melawan aturan dalam menjalankan kebijakannya. Bisa disengaja bisa juga tidak disengaja, karena harus tunduk pada kebijakan atasan masing-masing,” pungkas Samuel. (CR-1)
