Iran dan AS Panas, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan WNI

- Jurnalis

Kamis, 9 Januari 2020 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA JAKARTAHubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin memanas usai serangan ke markas tentara AS di Irak. Anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi meminta Pemerintah fokus menjaga keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Iran dan Irak.

“Pemerintah harus fokus menjamin keselamatan warganya dan segera membuat contingency plan kedubes-kedubes yang berada di sekitar wilayah Iran, sehingga tidak ada korban baik dari WNI maupun diaspora,” kata Bobby kepada awak media, Kamis (9/1/2020).

Dikatakan Bobby, kedubes-kedubes RI di Negara Timur Tengah, harus siap jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya siap mengevakuasi WNI.

“Saya berharap semua Kedubes RI di Negara-Negara Timur Tengah siap untuk rencana evakuasi WNI,” kata Bobby.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi apabila hubungan AS dan Iran yang memanas ini berdampak ke ekonomi global.

“Pemerintah dalam keadaan darurat harus memiliki kemampuan dana yang lebih untuk mengantisipasi kejadian darurat yang berakibat signifikan. Semisal, nilai tukar yang melemah dan berpengaruh terhadap suplai kebutuhan masyarakat berkurang atau melemah,” paparnya.

Baca Juga :  Ini Kata Pengamat Soal Viral Video Presiden Terlihat Murung

Diberitakan, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi menyebut pihaknya telah menyiapkan contingency plan untuk WNI yang ada di Iran maupun Irak sebagai langkah antisipatif. Retno mengaku juga sudah berkomunikasi dengan perwakilan RI di Iran maupun Irak.

“Yang perlu kita persiapkan lebih matang adalah dampaknya terhadap WNI. Kita terus melakukan komunikasi dengan para kepala perwakilan kita di Negara-Negara, baik di Iran, Irak maupun kemungkinan di Negara-Negara yang akan terdampak kalau eskalasi terus berlanjut. Nah, contingency plan sudah selesai dengan semua backupnya sudah disiapkan,” pungkas Retno. (Stave)

Berita Terkait

Penyidik Kejati Geledah Kantor PUPR dan BPKAD Papua Barat
Hakim Anggota Heran, Budi Said Tolak Jadi Distributor Emas PT. Antam
Dugaan Kompromistis Dalam Perkara Korupsi Tanah Milik PT. Pertamina
Uob Kayhian Sekuritas Didesak Kembalikan Sisa Kerugian Nasabah
DPN Peratin Lantik 49 Advokat Baru
Kejati Papua Barat Bulan Oktober Amankan 17 DPO
Penyelamatan Kerusakan Hutan, Bangsa Butuh Menteri Negarawan
Halo JPN Berikan Solusi Hukum Kepada Masyarakat Secara Gratis
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 Oktober 2024 - 08:58 WIB

Penyidik Kejati Geledah Kantor PUPR dan BPKAD Papua Barat

Selasa, 8 Oktober 2024 - 23:08 WIB

Hakim Anggota Heran, Budi Said Tolak Jadi Distributor Emas PT. Antam

Selasa, 8 Oktober 2024 - 17:34 WIB

Dugaan Kompromistis Dalam Perkara Korupsi Tanah Milik PT. Pertamina

Selasa, 8 Oktober 2024 - 17:09 WIB

Uob Kayhian Sekuritas Didesak Kembalikan Sisa Kerugian Nasabah

Senin, 7 Oktober 2024 - 23:03 WIB

DPN Peratin Lantik 49 Advokat Baru

Berita Terbaru

Foto Kantor Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Uncategorized

Dana Desa Cair Tanpa Token, DPMD Kabupaten Bekasi Langgar Aturan

Rabu, 9 Okt 2024 - 17:10 WIB

Foto: Adpidsus Kejati Pabar, Abun Hasbullah Syambas

Berita Utama

Penyidik Kejati Geledah Kantor PUPR dan BPKAD Papua Barat

Rabu, 9 Okt 2024 - 08:58 WIB