Iran dan AS Panas, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan WNI

- Jurnalis

Kamis, 9 Januari 2020 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA JAKARTAHubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin memanas usai serangan ke markas tentara AS di Irak. Anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi meminta Pemerintah fokus menjaga keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Iran dan Irak.

“Pemerintah harus fokus menjamin keselamatan warganya dan segera membuat contingency plan kedubes-kedubes yang berada di sekitar wilayah Iran, sehingga tidak ada korban baik dari WNI maupun diaspora,” kata Bobby kepada awak media, Kamis (9/1/2020).

Dikatakan Bobby, kedubes-kedubes RI di Negara Timur Tengah, harus siap jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya siap mengevakuasi WNI.

“Saya berharap semua Kedubes RI di Negara-Negara Timur Tengah siap untuk rencana evakuasi WNI,” kata Bobby.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi apabila hubungan AS dan Iran yang memanas ini berdampak ke ekonomi global.

“Pemerintah dalam keadaan darurat harus memiliki kemampuan dana yang lebih untuk mengantisipasi kejadian darurat yang berakibat signifikan. Semisal, nilai tukar yang melemah dan berpengaruh terhadap suplai kebutuhan masyarakat berkurang atau melemah,” paparnya.

Baca Juga :  JAMAK Desak KPK Bongkar Dukungan Fee Proyek Kemenhub Pemilu 2019

Diberitakan, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi menyebut pihaknya telah menyiapkan contingency plan untuk WNI yang ada di Iran maupun Irak sebagai langkah antisipatif. Retno mengaku juga sudah berkomunikasi dengan perwakilan RI di Iran maupun Irak.

“Yang perlu kita persiapkan lebih matang adalah dampaknya terhadap WNI. Kita terus melakukan komunikasi dengan para kepala perwakilan kita di Negara-Negara, baik di Iran, Irak maupun kemungkinan di Negara-Negara yang akan terdampak kalau eskalasi terus berlanjut. Nah, contingency plan sudah selesai dengan semua backupnya sudah disiapkan,” pungkas Retno. (Stave)

Berita Terkait

JAMAK Desak KPK Bongkar Dukungan Fee Proyek Kemenhub Pemilu 2019
Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno
Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China
Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial
Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas
Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI
Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 15:55 WIB

JAMAK Desak KPK Bongkar Dukungan Fee Proyek Kemenhub Pemilu 2019

Sabtu, 18 Januari 2025 - 18:30 WIB

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno

Sabtu, 18 Januari 2025 - 17:52 WIB

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:39 WIB

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:39 WIB

Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Berita Terbaru

Aksi KOPAJA Soal PT. TransJakarta

Megapolitan

KOPAJA: Modus Potong Saldo Marak Terjadi di Transjakarta

Senin, 20 Jan 2025 - 16:18 WIB

Aksi JAMAK Desak KPK Usut Korupsi di Kemenhub

Berita Utama

JAMAK Desak KPK Bongkar Dukungan Fee Proyek Kemenhub Pemilu 2019

Senin, 20 Jan 2025 - 15:55 WIB

Foto: Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Seputar Bekasi

Sikap Humas Polres Metro Kabupaten Bekasi Soal JN Disesalkan

Senin, 20 Jan 2025 - 15:15 WIB

Ilustrasi

Megapolitan

Mulai Hari Ini, Polda Metro Jaya Terapkan Tilang Cakra Presisi

Senin, 20 Jan 2025 - 14:22 WIB

Kebakaran Glodok Jakarta

Peristiwa

Kasus Kebakaran di Glodok Plaza, Polisi Periksa 9 Saksi

Senin, 20 Jan 2025 - 14:09 WIB