BERITA BEKASI – Persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi, harus menjadi prioritas Plt. Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, ketika nanti sudah menjadi definitive.
Hal tersebut, dikatakan Aktivis Jaringan Nusantara Watch (JNW), Sofyan Hadi, menyoroti jomplangnya pendapatan Perumda Tirta Bhagasasi dengan beban pengeluaran yang tidak sesuai dengan kualitas kinerja dalam melayani masyarakat konsumen.
“Laba setahun Rp1,4 miliar, tapi bayar Staf Ahli dan Sekretariat Dewas Rp1,09 miliar setahun atau Rp91 juta perbulan. Itu baru gaji pendukungnya, belum honor utama Dewan Pengawas yang tembus Rp1,8 miliar setahun,” ujarnya, Kamis (1/10/2026).
Sementara, kata Sofyan, masyarakat Bekasi kalau mau pasang sambungan pipa baru disuruh bayar jutaan rupiah. Kalau telat bayar denda, tapi air yang mengalir sering kotor dan macet yang selalu dikeluhkan tanpa adanya perbaikan maupun perubahan.
“Beban pengeluaran sebesar itu, tapi tidak ada kontraprestasinya. Tagihan air warga ada yang sebulan sampai Rp800 ribu, tapi yang ngalir airnya butek bahkan kadang sering macet. Gajinya luar biasa, tapi pelayanannya air bersihnya nol,” sindir Sofyan.
Tak cukup, lanjut Sofyan, sampai disitu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi pun tengah menangani prilaku koruptif tiga oknum pejabatnya baik yang masih aktif maupun yang sudah mantan, terkait sambungan pelangan baru.
“Kasusnya lumayan parah. Sebab, seperti ada usaha dalam usaha yang diduga memiliki rekening sendiri atau rekening siluman. Dengan fakta ini, nantinya Bupati Bekasi harus melakukan evaluasi total jajaran di Perumda Tirta Bhagasasi,” tegasnya.
Selain itu, Sofyan mengaku bingung, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera menggelar rapat Paripurna, terkait Pemberhentian dan Pengusulan Bupati Bekasi definitive.
“Salinan putusan resmi Pengadilan Tipikor Bandung, terkait vonis Bupati Bekasi nonaktif pada Senin 14 September 2026 itu kalau memang belum diterima jangan ditungguin, tapi ditanyain, bukan ditungguin. Harus aktif,” sindirnya.
Mengingat, tambah Sofyan, banyak yang harus segera dibenahi di Kabupaten Bekasi, karena sudah cukup lama roda pemerintahan terhambat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
“Harus punya semangat yang sama untuk segera membenahi dan membangun Kabupaten Bekasi. Utamakan kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi dengan sama-sama berpikir untuk segera bangkit,” pungkasnya. (Tim)
