BERITA JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) geram atas usulan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati yang mengusulkan agar Pemerintah mengalokasikan APBN 2027 untuk membangun 1.000 bioskop Desa.
KAMAKSI menilai usulan dari Wakil Rakyat di Parlemen tersebut justru telah menimbulkan polemik dan kegaduhan ditengah Publik. Terlabih lagi, saat ini banyak rakyat yang harus berjuang ditengah himpitan ekonomi.
“Terutama was-was resiko inflasi, karena dolar tinggi dan harga barang-barang pokok berpotensi naik. Ibu Dewan yang terhormat, rakyat butuh lapangan kerja dan perut kenyang, bukan bioskop di Desa,” sindir Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, Minggu (24/5/2026).
Legislator, kata Joko, seharusnya membuat regulasi yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat agar mampu bertahan melewati badai ekonomi saat ini, bukannya malah mengusulkan pemborosan APBN 2027 hanya untuk membangun 1000 bioskop di Desa.
Seperti diketahui, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian dana dalam APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di Desa dengan alasan untuk mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah.
“Mungkin lintas mitra siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop Desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” kata Rahmawati dalam RDP Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Desakan Kepada Parpol untuk Mencopot Kader di DPR yang Tidak Pro Rakyat
KAMAKSI berpendapat, bahwa sektor pendidikan dan kesehatan seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pada sarana hiburan.
Isu kesejahteraan guru dan perbaikan fasilitas sekolah yang rusak, perbaikan fasilitas medis yang terjangkau dan merata serta pembukaan lapangan kerja dan subsidi rakyat menjadi poin yang seharusnya menjadi prioritas dalam APBN.
“Kami juga mendesak Partai Politik untuk mencopot Anggota di DPR yang tidak pro rakyat dan pernyataannya menimbulkan kegaduhan publik,” ujarnya.
KAMAKSI juga mendesak bioskop-bioskop besar agar memberikan kesempatan kepada PH-PH kecil dan film-film lokal bisa tayang dan membatasi masuknya film-film asing.
Untuk memperbanyak bioskop di Desa, lebih baik anggaran diambil dari tunjangan Anggota Dewan, bukan dana publik agar tidak membuat rakyat makin susah.
KAMAKSI menilai usulan Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati tentang alokasi APBN 2027 bertentangan dengan semangat dan cita-cita Presiden Prabowo yang secara konsisten menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah, Pejabat Negara dan Anggota DPR Fraksi Gerindra agar selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau pribadi.
“Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan harus berorientasi pada masyarakat kecil dan kesejahteraan rakyat banyak,” ucapnya Joko mengingatkan.
Saat ini KAMAKSI sedang mengkaji lebih dalam tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan berencana membuat laporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
“Termasuk ke Ketua Umum Partai Gerindra agar Anggota DPR RI Komisi VII tersebut mendapat sanksi tegas bila perlu dicopot sebagai Anggota DPR,” pungkasnya. (Sofyan)
