Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Kasus Gratifikasi

- Jurnalis

Rabu, 13 November 2024 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Soleman Saat Dikawal Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Jawa Barat

Foto: Soleman Saat Dikawal Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Jawa Barat

BERITA BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berinisial SL yang diajukan Kuasa Hukumnya.

“Mereka (kuasa hukum) mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi kami tolak,” terang Kepala Seksi Intelijen (Kaie Intel), Kejari Kabupaten Bekasi, Samuel kepada awak media, Rabu (13/11/2024).

Kejaksaan bahkan telah menerbitkan surat perpanjangan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi itu selama 40 hari terhitung 18 November hingga 27 Desember 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena masa penahanan 20 hari pertama sejak ditetapkan tersangka pada 29 Oktober 2024 akan berakhir, sehingga kita perpanjang,” kata Samuel.

Baca Juga :  PPS Desa Sukadarma Kabupaten Bekasi Lantik 98 Anggota KPPS

Ia pun memastikan berkas perkara kasus korupsi berupa penerimaan gratifikasi dua unit mobil mewah jenis Mitsubishi Pajero dan sedan BMW oleh tersangka SL sudah dilengkapi Penyidik dan telah diserahkan kepada Jaksa Peneliti.

“Jaksa Peneliti dalam lima hari ke depan melakukan penelitian berkas perkara sebelum dilimpahkan oleh Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi ke Pengadilan,” jelasnya.

Samuel juga meminta masyarakat untuk bersabar menanti kepastian perkara hukum yang menjerat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019–2024 dan 2024–2029 itu.

“Tunggu nanti di persidangan ya, semua akan dibuktikan secara terbuka untuk umum. Kami belum bisa menyampaikan isi pokok perkara karena masih dalam ranah Penyidikan,” ucapnya.

Baca Juga :  Dukung Audit DD, JNW: Di Kabupaten Bekasi Salah Aja Oknum Berani Nantang

Sebelumnya, SL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap pada Selasa 29 Oktober 2024, sehari setelah SL dilantik untuk kedua kalinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi hasil Pemilu 2024.

Kepala Kejari (Kajari), Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati mengatakan, SL diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi atau suap dari oknum pelaksana kegiatan fisik berinisial RS yang sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka.

“Penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil Penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan tersangka RS pada tersangka SL,” pungkasnya. (Tim)

Berita Terkait

KPUD Kabupaten Bekasi Ingatkan 27 November Jangan Golput
Akhmad Marjuki Komitmen Kawal Aspirasi Warga Melalui Reses
Dukung Audit DD, JNW: Di Kabupaten Bekasi Salah Aja Oknum Berani Nantang
PPS Desa Sukadarma Kabupaten Bekasi Lantik 98 Anggota KPPS
Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Dukung Dani Ramdan dan H. Romli
BPPK-RI: Minta APH Soroti Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bekasi
Konflik Desa Sumberjaya, FKMPB: Ini Soal Kedekatan, Bukan Aturan
Ini Kata Kasatpol PP Kabupaten Bekasi Soal Tudingan Mamin dan Seragam
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 November 2024 - 14:23 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Kasus Gratifikasi

Rabu, 13 November 2024 - 10:24 WIB

Akhmad Marjuki Komitmen Kawal Aspirasi Warga Melalui Reses

Sabtu, 9 November 2024 - 15:49 WIB

Dukung Audit DD, JNW: Di Kabupaten Bekasi Salah Aja Oknum Berani Nantang

Jumat, 8 November 2024 - 22:16 WIB

PPS Desa Sukadarma Kabupaten Bekasi Lantik 98 Anggota KPPS

Jumat, 8 November 2024 - 15:14 WIB

Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Dukung Dani Ramdan dan H. Romli

Berita Terbaru

Ilustrasi

Peristiwa

Kiriman Video Syur Coreng Nama Baik Unisma 45 Bekasi

Kamis, 14 Nov 2024 - 18:42 WIB

Foto: Soleman Saat Dikawal Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Jawa Barat

Seputar Bekasi

Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Kasus Gratifikasi

Rabu, 13 Nov 2024 - 14:23 WIB