BERITA BEKASI – Kesadaran dan pemahaman tentang pejabat negara seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat rupanya tak berlaku di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Hal tersebut, dikatakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan yang merasakan di Kabupaten Bekasi tengah darurat regulasi dan jabatan kesempatan diera transisi kepemerintahan menghadapi Pemilu.
“Justru hal-hal seperti kedudukan seolah malah menimbulkan keangkuhan dan tangan besi yang membusungkan dada. Kapan lagi dapat jabatan dikesempatan era transisi kepemerintahan,” sindir Eko ketika berbincang ringan dengan Matafakta.com, Kamis (24/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat pelantikan pimpinan tertinggi negara Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya menyampaikan dengan jelas untuk mengabdikan diri dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, teman, golongan atau kelompok.
“Pidato yang sangat luar biasa dari Presiden RI, Prabowo Subianto itu bertolak belakang dengan kenyataan apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi yang pemimpinnya lebih mengejar kegiatan-kegiatan yang bersifat serimonial alias mumpung lagi dapat jabatan,” sindirnya.
Fakta itu, lanjut Eko tak bisa dipungkiri seperti apa yang tengah terjadi di Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumberjaya, Tambun Selatan yang begitu kacaunya regulasi dan pengelolaan Keuangan Desa (Dana Desa) yang tertutup dengan kegiatan-kegiatan serimonial.
“Jadi kesannya kapan lagi menikmati jabatan sementara. Sebab, kalau diisi dengan perbaikan-perbaikan untuk Kabupaten Bekasi bisa kehabisan waktu. Oleh karenanya mungkin lebih memilih kegiatan-kegiatan yang bersifat serimonial. Mumpung!,” tuturnya.
Dikatakan Eko, Pj Bupati Bekasi yang saat ini dipimpin Dedy Supriyadi telah mengabaikan suara masyarakat terkait apa yang telah terjadi di Desa Sumberjaya dimana kekompakan dalam kesombongan, keangkuhan dan saling menutupi dipertontonkan seolah tidak terjadi apa-apa.
“Kaitan apa yang tengah terjadi di Desa Sumberjaya, Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi terkesan menutup mata dan telinga sambil membubuinya dengan kesibukan dalam kegiatan-kegiatan serimonial,” ulas Eko.
Meski begitu, sambung Eko, kami FKMPB tidak pernah lelah dan berhenti bersuara untuk Desa Sumberjaya yang diwarnai berbagai masalah baik dugaan pelanggaran aturan dan regulasi dalam pengantian jabatan Pj Kepala Desa (Kades) maupun prilaku koruptif.
“Kami FKMPB bukan lembaga yang bisa eksekusi, tapi kami adalah lembaga sosial kontrol masyarakat yang ingin ikut serta sama-sama membangun Kabupaten Bekasi agar terus mengalami perbaikan,” imbuhnya.
Apa yang terjadi, tambah Eko, di Desa Sumberjaya dimana telah terjadi dugaan kolaborasi yang sangat kompak antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat Tambun Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menutupi kebobrokan Pemdes Sumberjaya.
“Untuk pihak-pihak terkait Pimpinan Daerah maupun perangkatnya kita sudah tidak didengar, tinggal kita minta didengar oleh Aparat Penegak Hukum atau APH untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi di Desa Sumberjaya. Kita tunggu,” pungkas Eko. (Hasrul)
