BERITA BEKASI – Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Komisi IV DPRD mengevaluasi Direktur Utama RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Ketidak berpihakannya RSUD Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan, Dr. Arif kepada masyarakat Bekasi dan Pengusaha lokal Bekasi,” tegas Eko kepada Matafakta.com, Kamis (13/6/2024).
Pasalnya, kata Eko, terbukti saat pelaksanaan lelang parkir yang sempat tertunda selama 5 tahun dan beberapa kali pergantian panitia, seharusnya pihak RSUD Kabupaten Bekasi melalui KPKNL memprioritaskan pengusaha lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Supaya masyarakat lokal Kabupaten Bekasi bisa dipekerjakan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Dimana kepedulian dan kecintaan Dr. Arif terhadap wilayahnya, bukan malah belain perusahaan luar daerah,” jelas Eko kecewa.
“Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA seharusnya Dr. Arif paham tanpa kami harus mengajar bebek berenang,” tambah Eko keras saat mnerima berita pemenang lelang tender parkiran RSUD yang dilaksanakan melalui KPKNL tersebut.
Pihaknya FKMBP, lanjut Eko, akan melaporkan ke instansi hukum, karena selama 5 tahun baru berjalan dan lelang baru. Lalu, kemana hasil setoran parkir selama 5 tahun dari 2019 berakhirnya kontrak kerja sama antara RSUD dan pihak ketiga?.
“Pertanyaannya, siapa yang menikmati hasil parkir selama 5 tahun ini? Sudah tiga kali pergantian kepanitiaan lelang untuk apa dan kenapa?. Kita ada bukti kontrak kerja terakhir di 2019 dan ini akan kita laporkan,” imbuhnya.
Diungkapkan Eko, RSUD Cibitung semenjak dijabat Dr. Arif kemerosotan management sangat terlihat nyata. Rumah Sakit seperti pasar dadakan dengan adanya pedagang duren diparkiran dan lobi bawah sering banyak pedagang kue atau roti yang digelar.
“Belum lagi banyak ruang WC yang tidak berfungsi, sehingga beralih menjadi gudang yang dipakai sebagai gudang cleaning service padahal itu adalah WC,” ungkapnya.
Termasuk, tambah Eko, pelayanan masyarakat seperti penanganan pasien terkadang harus menunggu hasil administrasi baru ada tindakan. Belum lagi saat musim penghujan banyak ember terpasang akibat terjadi kebocoran dimana mana.
“Itu sudah berjalan beberapa tahun, tapi tidak ada perbaikan maupun perubahan. Untuk itu, kami minta Bupati Dani Ramdan, Kadinkes dan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi agar mengevaluasi Dr. Arif sebaga Dirut RSUD Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Hasrul)
