PASCA Pileg di Kota Bekasi menyisakan beberapa catatan yaitu pemilih yang berbasis rasionalitas dan transaksional. Effek Pileg dan Pilpres akan tetap terasa hingga pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Dalam Pilkada koalisi antar parpol akan lebih cair dan terbuka tidak berpatokan poros nasional. Efforia demokrasi memunculkan banyak nama meski tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.
Beberapa kali Pilkada langsung menghasilkan 2 Walikota yang keduanya berujung ‘dikandangin’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini masih banyak pekerjaan rumah dan permasalahan di Kota Bekasi yang belum terselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, APBD Kota Bekasi begitu besar Rp6,4 triliun. Maka dibutuhkan sosok pemimpin yang benar benar bersih, melawan arus dan EDAN atau Energik, Dedikasi, Aspiratif dan Kerja Nyata. Apakah masih ada?.
Dalam Pileg kemarin memang memunculkan beberapa tokoh yang memiliki elektoral keterpilihan cukup signifikan. Namun mereka masih dibatasi dapil wilayah dan parpol.
Dengan Pilkada tentunya akan berbeda karena selama digelar Pilkada langsung di Kota Bekasi bukanlah basis elektoral partai partai besar atau pemenang pileg.
Dalam beberapa Pilkada kandidat yang menang ditentukan figuritas (ketokohan). Figur yang kuat pasti akan dominan dalam politik basis.
Dengan hasil konfigurasi Pileg kemaren partai poros atas tetap akan berusaha membentuk koalisi besar agar yakin dalam kontestasi Pilkada.
Hal tersebut terjadi karena belum ada yang memiliki figuritas elektoral mumpuni dan elektabilitas keterpilihan.
Sementara belajar dari Pileg kemarin membutuhkan finansial politik yang mahal dan personal branding kuat.
Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) permasalahan Kota Bekasi yang hingga kini belum terselesaikan. Maka diperlukan pemimpin yang berani dan Edan dalam kewarasan. PR tersebut meliputi;
- Penanggulangan banjir.
- Sampah perkotaan.
- Sikap koruktif.
- Pengangguran dan urbanisasi.
- Kriminalitas perkotaan.
Diharapkan calon Kepala Daerah Kota Bekasi 2024 tidak hanya sekedar mengucap mengumbar janji kampanye, melainkan mampu menjelaskan secara komperhensif bahkan merasionalisasikan dengan baik agar dapat dipahami masyarakat selaku pemegang hak suara mutlak.
Di sisi lain diharapkan penandatanganan pakta integritas kelak tidak hanya menjadi komitmen formalitas melainkan benar-benar diimplementasikan oleh para calon Kepala Daerah.
Jika hanya terbuai janji kampanye, maka masyarakat akan merasakan betul dampaknya, oleh karenanya masyarakat harus turut aktif mengawal jalannya pemilukada dan mendalami visi misi masing-masing calon Kepala Daerah.
Hal tersebut dimaksudkan agar janji kampanye tidak hanya manis di bibir saja tetapi dapat didalami, dipahami, dikritisi, dieksplorasi secara komprehensif oleh masyarakat serta dapat diimplementasikan.
Komposisi parpol peraih kursi DPRD Kota Bekasi 2024
- Partai Keadilan Sejahtera (296.139 suara, 11 kursi).
- Partai Golkar (205.229 suara, 8 kursi).
- PDI Perjuangan (201.831 suara, 9 kursi).
- Partai Gerindra (156.776 suara, 6 kursi).
- Partai Amanat Nasional (97.683 suara, 5 kursi).
- Partai Kebangkitan Bangsa (82.544 suara, 5 kursi).
- Partai Demokrat (75.029 suara, 2 kursi).
- Partai Solidaritas Indonesia (64.635 suara, 2 kursi).
- Partai Persatuan Pembangunan (58.518 suara, 2 kursi).
- Partai NasDem (56.137 suara).
- Partai Buruh (18.509 suara)
- Partai Ummat (15.016 suara)
- Partai Perindo (12.397 suara)
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (11.994 suara)
- 1Partai Bulan Bintang (4.067 suara)
- Partai Hanura (3.187 suara)
- Partai kebangkitan Nusantara (1.975 suara)
Penulis: Didit Susilo.
