Baiknya Presiden Jokowi Batasi Diri Berkomentar Tentang Capres dan Cawapres

BERITA JAKARTA – Ada baiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatasi diri untuk berkomentar tentang Capres dan Cawapres, ini demi kebaikan Presiden sendiri. Pengamatan Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), karena ini sangat tidak disenangi banyak orang.

“Karena Presiden Jokowi itu bukan hanya milik satu kelompok atau golongan tertentu saja. Sebab jangan sampai nanti rakyat merasa muak dengan semua yang ada itu. Tak baik kalau semakin terakumulasi hingga dapat melahirkan pembangkangan yang anarkis,” kata Samuel F. Silaen selaku Direktur Eksekutif LAKSAMANA, Sabtu (29/4/2023) di Jakarta.

Meskipun Presiden Jokowi berasal dari penugasan Partai politik dari banteng moncong putih, namun jabatan fungsional Presiden Jokowi mandat dari rakyat untuk mengurus hajat hidup rakyat banyak yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dari ufuk Timur sampai ufuk Barat.

“Dimasa-masa seperti saat ini, Presiden Jokowi harus berdiri diatas semua golongan dan kelompok. Meskipun dibalik layar bapak Presiden tetap bisa berperan aktif, namun jangan sampai ‘kentara’ kata orang Melayu,” saran Silaen yang juga relawan pendukung Jokowi 2 periode ini.

“Sebab rasa sayang rakyat akan muak jika sudah berlebihan. Ini bukan menggurui, tapi memberikan masukan agar marwah jabatan Presiden baik dimata rakyat,” tambah aktivis kepemudaan itu.

Mungkin saja ada rasa sungkan dan bercampur aduk atau perasaan takut jika orang dekat Presiden Jokowi yang mengatakan apa yang terjadi ditingkat akar rumput. Selama ini juga saya beranikan diri untuk mengkritik Pemerintah, bukan karena benci tapi karena rasa sayang, sebab Jokowi adalah kita, itu masih melekat di hati yang terdalam,

“Saya bukan sedang membenci atau menjilat, saya hanya menyampaikan pesan dari perasaan publik yang tak sukai keikutsertaan bapak terlampau vulgar untuk mengurusi hanya sekedar Capres dan Cawapres tok,” ungkap Silaen.

Persoalan bangsa Indonesia ini sangat banyak dan urgent, yakni membuat atau membentuk aturan hukum yang dibutuhkan negara ini, supaya tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, siapapun yang berkuasa agar taat hukum.

“Meskipun saya bukan siapa-siapa dihadapan bapak Presiden Jokowi, saya hanya rakyat kecil yang selama dua periode setia mendukung keterpilihan bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi tentunya bukanlah manusia yang tanpa khilaf.

“Namun, rakyat butuh kehadiran negara dalam berbagai persoalan hidup yang menghimpit rakyat,” papar Silaen.

Presiden Jokowi sudah meninggalkan banyak legacy pembangunan Indonesia sentris yang selama 32 tahun orde baru yang lalu, banyak daerah tertinggal dari sentuhan pembangunan.

“Di era Presiden Jokowi hampir semua daerah merasakan perubahan yang tentunya belum sempurna tapi itu, sudah dapat membantu arus logistik barang dan jasa atas pergerakan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Tentu saja apa yang dikerjakan Presiden Jokowi belum semuanya selesai. Oleh karena itu, butuh sosok pemimpin yang memikirkan keberlanjutan pembangunan yang akan datang pasca Presiden Jokowi selesai menjabat.

“Dimasa sulit saat ini, Rakyat butuh ketersediaan sandang pangan papan yang terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Indra)