BERITA JAKARTA – Belum diumumkannya bakal calon (balon) pasangan Presiden dan Wakil Presiden dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merupakan hak prerogatifnya.
Sebagai partai pemenang Pemilu tak etis mengumunkan calon Presiden dan Wakil Presiden belum pada waktu pendaftarannya. Etika Politik Megawati ini patut di contoh partai koalisi pendukung Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini.
“Sebab partai politik melalui DPR dan Pemerintah telah menyetujui jadwal dan tahapan Pemilu 2024 dan seharusnya partai politik tersebut mengikuti prosedur yang sudah disepakatinya,” ujar Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam siaran persnya, Rabu (11/1/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dalam hal partai politik telah memutuskan Capres-Cawapres sebelum tahapan yang disepakati itu adalah soal keputusan internal partai politik bersangkutan dan tak ada relevansinya dengan publik.
“Dan pemilih karena Capres-Cawapres tersebut belum resmi dan masih dapat berubah-ubah,” kata Hasanuddin menambahkan.
Untuk itu, Hasanuddin berpandangan bahwa sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat partainya untuk memutuskan Capres-Cawapres selain menghormati proses Pemilu dan etika politik partai politik pendukung Pemerintah juga demi menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.
Sebab katanya, mengumumkan nama capres-cawapres serta koalisi partai sebelum waktunya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang kontra produktif bagi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bagi pemulihan ekonomi pasca bencana Covid 19.
“Dan krisis perekonomian global dan pangan akibat situasi politik internasional yang serba tidak menentu pasca perang Rusia-Ukraina,” imbuhnya.
Yang menarik dari HUT ke-50 PDIP adalah tanpa mengundang partai politik lain dalam peringatannya. Sikap ini menandaskan PDIP sebagai partai politik yang mandiri dan punya kepercayaan diri tinggi menjelang Pemilu 2024.
“Juga menyiratkan sindiran kepada partai politik lain, khususnya partai politik koalisi pemerintahan yang seringkali tidak konsisten mendukung Pemerintah (Jokowi-Ma’ruf Amin),” pungkas Hasanuddin. (Sofyan)
