Era Mafia Hukum di Indonesia, Masyarakat Butuh Lawyer Bersih dan Berani

- Jurnalis

Rabu, 21 Desember 2022 - 17:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH (Tengah)

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH (Tengah)

BERITA JAKARTA – LQ Indonesia Law Firm menyampaikan bahwa Indonesia sudah masuk dalam “Era Mafia Hukum” dimana hukum menjadi komoditas dan objek jual beli mafia kasus. Uang adalah panglima tertinggi di Indonesia dan berada diatas kekuasaan Presiden sekalipun.

Dengan adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA) yang menangkap Hakim Agung Dimyati dan Gazalba, membuktikan bahwa benteng terakhir keadilan masyarakat tidak dapat memberikan keadilan, karena keadilan dijual belikan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

Anehnya, Pemerintah yang tahu akan adanya mafia hukum dan koruptor, bukannya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam usahanya memberantas korupsi, malah mengkritik OTT KPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” ucap Luhut Binsar Panjaitan atau biasa disebut LBP.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum dan Founder LQ Indonesia Law Firm, Advokat Alvin Lim, SH, MH dalam keteranga tertulisnya ke media menyatakan, sangat terkejut karena ternyata ada Menteri yang bukannya mendukung pemberantasan korupsi dan membersihkan sarang mafia, namun justru mentoleransi adanya praktek mafia kasus dan koruptor.

Baca Juga :  Aksi di Mabes Polri, LQ Indonesia Law Firm Tuntut Copot Dir-Tipideksus

“Ini Menteri ngerti hukum atau tidak yah? Apalagi bilang kalau mau bersih ke Surga. Lalu jika hukum tebang pilih, untuk apa ada hukum? Apakah Indonesia sekarang adalah sistem kerajaan dimana suara Pemerintah adalah hukum?,” sindir Alvin, Rabu (21/12/2022).

“Setahu saya, sistem Indonesia adalah demokrasi dimana suara rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak heran, makin mejamur mafia dan makin banyak sarang mafia di badan Pemerintah, karena memang Pemerintah tidak ada niat untuk bersih-bersih,” tambah Alvin.

Alvin Lim mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia sudah masuk ke Era Mafia Hukum, dalam pemerintahan Jokowi makin nyata dan jelas. Sehingga untuk mendapatkan keadilan, saat ini hanya ada 3 cara. Uang, kekuasaan atau viral.

“Bagi masyarakat pencari keadilan yang menjadi korban kriminalisasi atau tidak bisa mendapatkan keadilan, pastinya karena kalah kekuatan uang dan kekuasaan, harus memviralkan perkara nya untuk bisa memperoleh keadilan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Jawab Tudingan TPPU, Boyamin Saiman Malah Datangi Gedung KPK

Disinilah, lanjut Alvin, LQ Indonesia Law Firm berdiri. Tim LQ Indonesia Law Firm siap membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan. LQ Indonesia Law Firm memiliki jaringan puluhan media nasional dan internasional untuk membuat kasus viral dan mendapatkan atensi yang dibutuhkan agar suara masyarakat bisa didengar.

Tim rekanan LQ Indonesia Law Firm juga sudah teruji paling berani, apalagi dalam melawan oknum Aparat Penegak Hukum yang nakal. Sudah saatnya, masyarakat Indonesia mengunakan kekuatan media dan menguggah Pemerintah untuk bertindak benar dan adil.

“Karena maraknya kejahatan hanya menguntungkan penguasa dan merugikan masyarakat secara umum. Speak up dan stand up, selama kita benar, perjuangkan untuk melawan mafia hukum,” tulis manajemen LQ Indonesia Law Firm. (Sofyan)

 

“LQ Indonesia Law Firm terkenal vokal, berani dan sudah memiliki 4 Cabang di Indonesia, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Surabaya dengan kurang lebih 50 rekanan advokat yang siap melayani masyarakat. LQ Indonesia Law Firm dapat dihubungi di 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta dan 0818-0454-4489 Surabaya”

Berita Terkait

Jawab Tudingan TPPU, Boyamin Saiman Malah Datangi Gedung KPK
Diduga, Oknum Jaksa Kejari Jakpus Langgar Kode Prilaku Jaksa
Tuntut Ganti Majelis Hakim, Ratusan Karyawan PT. PRLI Unjuk Rasa di MA
Aksi di Mabes Polri, LQ Indonesia Law Firm Tuntut Copot Dir-Tipideksus
Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut
Terancam PHK Massal, Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia Tolak Putusan MA
Alvin Lim Laporkan Brigjen Wisnu Hermawan Atas Dugaan Kaburnya Bos Investasi
Nitizen Soroti Rumah Presiden PKS Saat Dikunjungi Anies Baswedan
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 23:52 WIB

Kuasa Hukum Sebut Saksi Fakta Sudah Berada di Area PN Jakarta Pusat

Rabu, 24 April 2024 - 20:34 WIB

Kejati Sumsel Tahap Duakan Kasus Korupsi Yayasan Batanghari 9 ke Penuntut Umum

Rabu, 24 April 2024 - 00:11 WIB

Kejati DKI Tahan Mantan Dir Investasi dan Pengelolaan Dapen PT. BA

Senin, 22 April 2024 - 22:43 WIB

Penyidik Pidsus Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Pengelola Dana Dapen PT. BA

Senin, 22 April 2024 - 12:36 WIB

Buron 7 Tahun Terpidana Perpajakan Berhasil Ditangkap Satgas SIRI Kejagung

Kamis, 18 April 2024 - 23:01 WIB

Disparitas Sidang Korupsi dan Sandal Jepit

Kamis, 18 April 2024 - 15:40 WIB

Agenda Sidang Tak Jelas, Ruang Ali Said PN Jakpus Disesaki Pengunjung

Kamis, 18 April 2024 - 14:17 WIB

Jadwal Sidang Tak Menentu, Pencari Keadilan di PN Jakpus Kecewa

Berita Terbaru

Foto: Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Berita Utama

Jawab Tudingan TPPU, Boyamin Saiman Malah Datangi Gedung KPK

Sabtu, 27 Apr 2024 - 18:49 WIB

Foto: Ketua PPPSRS Garand Center Point Apartemen Bekasi, Ardy Junaidi

Seputar Bekasi

Ini Kata Ketua PPPSRS Terpilih Grand Center Point Apartemen Bekasi

Sabtu, 27 Apr 2024 - 16:27 WIB

Acara Pengukuhan PPPSRS Apartemen Grand Center Poin Bekasi

Seputar Bekasi

Ardy Junaidi Terpilih Jadi Ketua PPPSRS Apartemen Center Point Bekasi

Sabtu, 27 Apr 2024 - 14:47 WIB