Soal Kasus LGBT, IPW: Polri Harus Transparan dan Promoter

- Jurnalis

Jumat, 16 Oktober 2020 - 08:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua IPW, Neta S Pane

Ketua IPW, Neta S Pane

BERITA JAKARTA – Sikap petinggi TNI AD yang membuka kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di institusinya patut diacungi jempol. Berkaitan dengan itu Polri juga harus segera membuka kasus kasus LGBT di institusinya, terutama mengenai Brigjen E yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu. Hal itu, diungkapkan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane.

IPW mendesak Polri agar bersikap transparan dan Promoter untuk menjelaskan, benarkah Brigjen E ditahan propam berkaitan dengan kasus LGBT. Di awal menjadi Kapolri, Idham Azis pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri, termasuk Brigjen E. Sikap Idham ini patut diacungi jempol. Sayangnya kelanjutan kasusnya “menjadi misteri” karena tidak ada kelanjutan yang transparan.

“Oleh karena itu, sikap Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA), Mayjen Burhan Dahlan yang membuka isu LGB di lingkungan TNI patut diapresiasi. Selama ini isu itu sangat tertutup dan cenderungi ditutupi. Namun belakangan pimpinan TNI AD mulai gelisah dengan isu ini,” kata Neta kepada Matafakta.com, Jumat (16/10/2020).

Apalagi, sambung Neta, ada kabar bahwa ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri. Pimpinannya Sersan, anggotanya ada yang Letkol.  Pimpinan Mabes AD juga sempat marah lantaran terdapat 20 kasus prajurit TNI LGBT yang dibebaskan Majelis Hakim Pengadilan Militer ke-20 TNI LGBT ini berasal dari Makassar, Bali, Medan, Jakarta.

Dikatakan Neta, isu LGBT tidak hanya mendera TNI, di Polri isu ini juga sempat menjadi pembicaraan hangat. Apalagi saat awal jenderal Idham Azis menjabat sebagai Kapolri ada belasan polisi LGBT yang ditahan dan diproses Propam Polri. Salah satu di antara perwira tinggi berpangkat Brigjen yang pernah bertugas di Deputi SDM Polri.

“Tapi, baik Propam maupun Polri tidak pernah menjelaskan hal ini secara transpara. Polri terkesan sangat tertutup dengan kasus ini. Bahkan hingga kini tidak diketahui nasib kasus belasan polisi LGBT tersebut,” sindir Neta.

IPW berharap TNI Polri harus bersikap tegas dalam kasus ini. Sebab sejatinya prajurit yang LGBT dihindari TNI Polri, mengingat TNI Polri mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI Polri sangat membutuhkan figur anggota yg benar – benar sejati. Jika prajurit TNI Polri itu memiliki kebiasaan yang menyimpang, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.

Baca Juga :  FAJAR Bekal Gelar Aksi Desak Kapolsek Kebayoran Lama Dicopot

Dalam kasus LGBT di TNI misalnya dijelaskan secara transparan bahwa 20 berkas perkara yang masuk ke peradilan militer adalah persoalan hubungan sesama jenis yakni, antara prajurit dengan prajurit, ada yang melibatkan dokter yang pangkatnya perwira menengah. Ada yang melibatkan lulusan baru dari Akmil dan terendah prajurit dua (Prada).

Mereka, tambah Neta, adalah korban LGBT di lembaga pendidikan. Pelatihnya punya perilaku menyimpang. Lalu memanfaatkan kamar-kamar siswa untuk LGBT. Apa yang terjadi di TNI ini tentu tidak boleh dibiarkan dan harus ada upaya untuk membersihkannya.

“IPW memberi apresiasi bahwa TNI AD sudah membuka hal ini secara transparan, sehingga bisa segera diatasi dengan tuntas. IPW juga berharap Polri bisa bersikap transparan untuk membuka persoalan LGBT di internalnya agar bisa diselesaikan, terutama mengenai Brigjen E dan belasan polisi lainnya yang sempat ditahan di Propam Polri,” pungkasnya. (Usan)

Berita Terkait

FAJAR Bekal Gelar Aksi Desak Kapolsek Kebayoran Lama Dicopot
Kapolda Metro Jaya Pimpin Upacara PTDH Anggota Langgar Etika
Berbau LGBT, KMI Tolak “Pride Party Jakarta” di Central Cikini Building
Soal Viral Netizen Malaysia Ngaku Diperas Saat DWP 2024 di Kemayoran
Jelang Nataru, Kakorlantas Polri Gelar Latihan Pra Operasi Lilin 2024
Segarkan Organisasi, Polda Metro Jaya Rotasi Beberapa Perwira
Operasi Lilin 2024 Akan Dimulai 21 Desember 2024 Hingga 2 Januari 2025
Pj Gubernur DKJ Jakarta Didesak Putus Kontrak PT. Moya Indonesia
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 8 Januari 2025 - 14:44 WIB

FAJAR Bekal Gelar Aksi Desak Kapolsek Kebayoran Lama Dicopot

Jumat, 3 Januari 2025 - 15:06 WIB

Kapolda Metro Jaya Pimpin Upacara PTDH Anggota Langgar Etika

Senin, 30 Desember 2024 - 18:12 WIB

Berbau LGBT, KMI Tolak “Pride Party Jakarta” di Central Cikini Building

Kamis, 19 Desember 2024 - 20:25 WIB

Soal Viral Netizen Malaysia Ngaku Diperas Saat DWP 2024 di Kemayoran

Rabu, 18 Desember 2024 - 15:08 WIB

Jelang Nataru, Kakorlantas Polri Gelar Latihan Pra Operasi Lilin 2024

Berita Terbaru

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

LQ Indonesia Law Firm Polisikan PT. Huma Medan Asia

Senin, 13 Jan 2025 - 12:05 WIB

Kasatpol PP Kabupaten Bekasi: Surya Wijaya

Seputar Bekasi

FKMPB Pertanyakan Kinerja Kasatpol PP Kabupaten Bekasi

Senin, 13 Jan 2025 - 00:44 WIB

Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat

Seputar Bekasi

FKMPB: Pj Bupati Bekasi Kalah Sakti Dengan Kadis DPMD

Senin, 13 Jan 2025 - 00:40 WIB

Foto: Sekjen Mata Hukum, Mukshin Nasir

Berita Utama

Mata Hukum Ingatkan PT. Timah Gugat Para Terdakwa

Sabtu, 11 Jan 2025 - 22:00 WIB

Foto: Berbie Komalasari, Tommy Uno dan Dhea Bacan

Entertainment

Pengusaha Tommy Uno Terima Lukisan Belanda Dari Ketua Umum PJSI

Sabtu, 11 Jan 2025 - 21:44 WIB