BERITA BEKASI – Kepastian adanya Bupati definitif sangat krusial bagi masyarakat untuk menjamin efektivitas jalannya roda pemerintahan, stabilitas politik serta percepatan layanan publik dan pembangunan daerah.
Berbagai elemen masyarakat, pengamat hingga organisasi, mendorong agar status kepemimpinan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, segera didefinitifkan demi akselerasi percepatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Salah satunya, H. Toto Iskandar, SE yang merupakan Ketua PC Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) 0907 sekaligus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bekasi.
“Kalau suatu daerah terus-menerus dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) hal tersebut terdapat batasan kewenangan yang sering kali menghambat pengambilan keputusan strategis,” terang H. Toto kepada wartawan, Jumat (10/10/2026).
Seperti, kata H. Toto, penataan birokrasi maupun pengesahan kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pejabat definitive memiliki wewenang penuh. Sedangkan Plt, hanya bersifat sementara mengisi kekosongan jabatan.
“Untuk itu, kita meminta agar Bupati di Kabupaten Bekasi segera didefinitifkan, karena banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditangani untuk melayani masyarakat seperti banyaknya kekosongan-kekosongan jabatan di Kabupaten Bekasi,” tuturnya.
“Untuk jabatan aja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt, berdasarkan data kepegawaian, total posisi yang kosong yang memerlukan pengisian mencapai 99 jabatan,” sambung H. Toto.
H. Toto berujar, berdasarkan situasi aktual pada Oktober 2026 ini, mengenai status mantan Bupati Bekasi yang terjerat kasus hukum, Ade Kuswara Kunang sudah resmi telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada Senin 14 September 2026 lalu.
“Fisik surat pemberitahuan resmi dari Kemendagri sudah turun. Sehingga dokumen inilah yang seharusnya menjadi landasan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera menggelar rapat Paripurna penetapan atau pengangkatan Bupati definitif,” tegasnya.
Pernyataan ini, tambah H. Toto, merujuk pada aspirasi dari para tokoh dan elemen masyarakat yang meminta agar Pelaksana Tugas atau Plt Bupati segera diangkat menjadi Bupati definitif demi menjaga stabilitas dan kondusifitas roda pemerintahan daerah.
“Pejabat definitif yang sudah resmi dilantik dan diambil sumpahnya memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan program kerja secara optimal. Lebih cepat lebih baik demi menjaga stabilitas organisasi dan memberi kepastian dalam mengambil kebijakan strategis,” pungkasnya. (Bray)
