BERITA BEKASI – Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air bersih untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Untuk itu perlu ditangani oleh orang-orang yang profesional dibidangnya.
Hal itu dikatakan Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma, terkait pemanggilan jajaran Direksi Perumda Tirta Patriot oleh Komisi III DPRD Kota Bekasi perilah masalah pelayanan air bersih yang selalu menjadi keluhan masyarakat konsumen.
“Tidak cukup hanya meminta Perumda Tirta Patriot untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tapi perlu evaluasi apakah sudah benar menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Itu dulu,” terangnya, Kamis (31/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, kata Indra, pasokan air yang sempat terkendala akibat adanya kabel listrik yang terbakar dan sulitnya mendapatkan suku cadang yang rusak yang akhirnya ketemu diwilayah Kabupaten Bogor itu sebenarnya sudah memberikan gambaran.
“Kita paham yang namanya komponen suatu saat pasti akan mengalami kerusakan, karena komponen itu bekerja. Maka itulah ada istilah pengecekan dan perawatan berkala untuk mengetahui kondisinya,” kata Indra.
Memang sambung Indra, dalam melayani orang banyak kendala itu akan selalu ada dengan persoalan yang sama, bukan hanya Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi begitu juga dengan daerah lainnya, listrik, air baku, kualitas air yang kadang berubah dan sebagainya.
“Tapi tidak semua perusahaan milik daerah di bidang SPAM ini yang mengalami persoalan yang rutin terus menerus dikeluhkan masyarakat konsumen seperti Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Banyak juga yang sudah mengalami peningkatan pelayanan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Indra, sertifikasi kompetensi diwajibkan bagi mereka yang terlibat di dalam institusi pengelola SPAM, mulai Direksi, Pimpinan PDAM, hingga tenaga kerja yang menangani unit air baku, produksi, distribusi, tata kelola dan administrasi umum.
“Setiap tahun Perumda Tirta Patriot selalu mendapatkan suntikan anggaran Pemerintah Daerah yang tidak sedikit. Kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim tahun 2024 Perumda Tirta Patriot sudah terima Rp35 miliar,” ungkapnya.
Artinya, kata Indra, dukungan dari Pemerintah Daerah untuk Perumda Tirta Patriot, sudah lumayan besar dibandingkan BUMD Kota Bekasi lainnya. Jika tidak dikelola dengan benar oleh orang yang profesional dibidangnya maka beban keuangan daerah semakin besar.
“Repot kalau menshet-nya atau cara berpikirnya ah perusahaan milik daerah ini yang pada akhirnya keberadaan Perumda Tirta Patriot hanya menjadi lahan bancakan. Sebab anggaran yang digelontorkan lumayan, tapi keluhan masyarakat ngak terbendung,” sindirnya.
Untuk itu, tambah Indra, apa yang telah disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim saat rapat kerja bahwa kedepan akan kroscek penggunaan anggaran dan apabila ada kejanggalan perlu rekomendasi audit itu memang perlu dilakukan.
“Karena inikan menyangkut APBD memang wajib diawasi dalam penggunaannya. Rp35 miliar itu tidak sedikit. Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif sederhana, transparan dan terbuka,” pungkasnya. (Dhendi)
