Soal Netralitas Pilkada, POKJA SUBARAYA Soroti Pejabat dan ASN Jawa Barat

- Jurnalis

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POKJA SUBARAYA

POKJA SUBARAYA

BERITA JAKARTA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, POKJA SABARAYA bakal menyoroti serius terkait netralitas Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyadari pentingnya ASN mentaati aturan netralitas selama periode tersebut.

Oleh karenanya, menjelang hari Pilkada serentak 2024, pengawasan dan penegakan disiplin PNS atas pelanggaran netralitas juga perlu lebih ketat dan diusahakan memberi efek jera bagi PNS yang melakukan pelanggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kaitan hal tersebut, hukuman disiplin yang paling berat atas pelanggaran netralitas Pejabat Daerah dan ASN perlu dipertimbangkan.

Dalam penyampaian aspirasinya, Ketua POKJA SABARAYA, Endang Kosasih menyoroti adanya kebobrokan dalam netralitas Pejabat Daerah dan ASN di Jawa Barat.

“Bnyak bersebaran di media sosial dan pemberitaan Pejabat Daerah datang menghadiri acara undangan dari partai politik,” kata Endang saat diwawancarai di Kantor Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Ia melanjutkan, pihaknya menindak lanjuti pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menegaskan para Sekda yang menjabat selaku Pj Kepala Daerah yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024 nanti wajib mundur dari jabatannya.

Baca Juga :  Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita

“Sesuai Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 3 tahun 2018 tentang pejabat Sekretaris Daerah,” jelasnya.

Dengan pertimbangan tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Endang menambahkan, adapun kekosongan Sekretaris Daerah menurut Perpres terjadi, karena Sekretaris Daerah A, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, C Dinyatakan hilang atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai PNS.

Maka dari itu, Pejabat Daerah atau ASN harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, termasuk pengunduran diri Sekretaris Daerah karena mencalonkan diri dan berafiliasi dengan partai politik dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah Perpres Pasal 3.

Sementara , kode etik PNS dalam Aparatur Sipil Negara ( ASN) sudah jelas diterapkannya sanksi yang mengancam ASN jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2024 dapat dikenakan Sanksi.

Baca Juga :  Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita

“Maka dari itu, kami mengawal pernyataan Mendagri yang beberapa hari belakangan ini beredar di akun Media Sosial Kompas TV dan beberapa Media Sosial lainnya serta link berita Media Elektronik terkait larangan untuk Sekda yang menjabat PJ yang masih menjabat sebagai Kepala Daerah dan maju mengikuti kontestasi Pilkada.

Endang menegaskan, bahwa banyak ditemukannya, belum mengundurkan diri dari jabatannya, kami sebagai masyarakat yang bergabung dalam Organisasi Kelompok Kerja Selatan Bekasi Raya atau POKJA SABARAYA meminta ketegasan sanksi dari Mendagri terkait ada dugaan Abuse of Power.

Beberapa oknum pejabat dalam lingkup Aparatur Sipil Negara dibeberapa  Wilayah Daerah Jawa Barat antara lain Sekertaris Daerah Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugarahawan, Sekertaris Daerah, Dr. H. Eman Suherman, MM, Kota Depok dan beberapa wilayah lainnya.

“Harapannya kami meminta KASN serta Mendagri untuk menjawab surat kami dan memberikan klarifikas serta bertindak tegas sesuai amanat UU dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” pungkas Endang. (Mul)

Berita Terkait

Kajati Semarang Lantik Kajari Kabupaten Tegal Wuriadhi Paramita
Sah! Agus Alam Kausal Pimpinan Kejari Kepulauan Yapen
Emak-emak Siap Andra Soni Gubernur Banten Periode 2024-2029
Siap Jadi Wakil Khofifah, Untari Deklarasi Koalisi Rakyat Bersatu Jawa Timur
Pj Walikota Malang Diperiksa Kajari Terkait Dugaan Penggelapan Aset
Tokoh Pemuda Apresiasi Terbentuknya Organisasi BAPER Tangsel
DPC Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Maupun Wakil Bupati
PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim
Berita ini 90 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB