Lepas Dari Jeratan Hukum, Pipit Haryanti Kembali Pimpin Desa Lambangsari

- Jurnalis

Rabu, 17 Januari 2024 - 16:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Pipit Haryanti

Foto: Pipit Haryanti

BERITA BEKASI – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong memberikan SK pengangkatan kembali Pipit Heryanti (PH) sebagai Kepala Desa (Kades) Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024).

Sebelumnya, PH tersandung pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) divonis lepas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada 6 Februari 2023.

Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi tentang pemberhentian Sopyan Hadi selaku Plt Kepala Desa Lambangsari dan pengaktifkan kembali Pipit Heryanti sebagai Kepala Desa Lambangsari, masyarakat Desa Lambangsari kini memiliki Kades definitif kembali.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 3 macam jenis putusan yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas (Vrijpraak) dan putusan lepas (onslag van alle rechtvervolging).

Baca Juga :  Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Vonis lepas atau onslag van alle rechtvervolging terhadap Kades Lambangsari, PH diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Saat itu, mantan Kepala Kejaksaan (Kajari) Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas mengatakan, pihaknya menghormati putusan Pengadilan Negeri Tipkor Bandung dan pihaknya telah menyatakan sikap mengajukan Kasasi terhadap putusan tersebut.

“Dalam memori Kasasi, pihaknya akan menyampaikan analisa Yuridis terhadap putusan lepas Kades Lambang Sari, Pipit Haryanti. Jadi putusan tersebut adalah putusan lepas, bukan putusan bebas,” tandasnya.

Sebelumnya, dugaan pungli yang menjerat PH terjadi saat Desa Lambangsari ditetapkan sebagai salah satu Desa yang mendapatkan program PTSL dari BPN Tahun 2021. Warga yang ikut dalam program PTSL itu kemudian mengajukan berkas permohonan ke masing-masing Ketua RT.

Baca Juga :  Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat

Selanjutnya, PH bersama dengan pihak terkait mengadakan rapat dan memutuskan sekaligus memerintahkan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT untuk meminta sejumlah uang kepada warga pemohon.

Bagi warga yang mau mengikuti program PTSL agar membayar sebesar Rp400.000 untuk setiap sertifikat dan uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambangsari, PH.

“Untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya juga dibebankan kepada pemohon,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Siwi Utomo saat itu.

Diketahui, program PTSL Pemerintah di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 1.165 sertifikat untuk 3 Dusun. Sementara untuk total uang hasil pungutan PTSL tersebut mencapai Rp466 juta. (Indra)

Berita Terkait

Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri
AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR
Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV
Pemkot Bekasi Dukung Peningkatan Dividen PT. Migas Perseroda
Lulus Sarjana Hukum, Phioruci Pangkaraya Susul Alvin Lim
Dalam Nota Pembelaan Dadan Sebut Oknum KPK Minta USD 6 Juta Dolar
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 18:34 WIB

Ceo MMP Desak Polres Wajo Proses Pelaku Pengeroyokan Wartawan

Rabu, 21 Februari 2024 - 09:18 WIB

LSM LIAR Desak Polisi Proses Pemilik Dam Truck Lindas Bocah di Kebalen

Selasa, 20 Februari 2024 - 23:59 WIB

Dam Truck Lindas Bocah Hingga Tewas di Kebalen Dilimpahkan ke Polres

Senin, 19 Februari 2024 - 18:59 WIB

Pemilik Dam Truck Lindas Bocah Hingga Tewas di Kebalen Bisa Dipidana

Senin, 19 Februari 2024 - 14:56 WIB

Ini Identitas Bocah SD Terlindas Dam Truck di Kebalen Kabupaten Bekasi

Senin, 19 Februari 2024 - 13:05 WIB

Pulang Sekolah, Bocah SD di Kebalen Tewas Terlindas Truck Tanah

Senin, 12 Februari 2024 - 18:51 WIB

AWIBB Desak Polisi Tangkap Boss BBM Ilegal Aniaya Wartawan di Sumsel

Sabtu, 10 Februari 2024 - 12:47 WIB

Polemik Clauster Aurelia Setu Bekasi, RW Dengan Warga Nyaris Baku Hantam

Berita Terbaru

Foto: Kuasa Hukum, Finsensius Mendrofa

Berita Utama

Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Selasa, 27 Feb 2024 - 21:43 WIB

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH, M.Sc, CFP, CLA

Berita Utama

Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat

Selasa, 27 Feb 2024 - 19:35 WIB

Foto: Terpidana Setya Novanto (Setnov)

Berita Utama

Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

Selasa, 27 Feb 2024 - 19:19 WIB

Ilustrasi

Peristiwa

Ceo MMP Desak Polres Wajo Proses Pelaku Pengeroyokan Wartawan

Selasa, 27 Feb 2024 - 18:34 WIB

HUT Ke-28 Jikustik

Lifestyle

28 Tahun Jikustik Berkarya di Industri Musik Indonesia

Selasa, 27 Feb 2024 - 17:00 WIB