Soal Toilet Sultan, IPW Minta KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pj Bupati Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 23 Mei 2023 - 15:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso & Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan

Foto: Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso & Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan

BERITA JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap keterlibatan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam proyek 488 WC yang dinilai perunit angkanya cukup fantastis Rp196,8 juta dengan total anggaran keseluruhan Rp98 miliar.

Selain itu, IPW juga mendesak KPK untuk mengumumkan hasil penyelidikan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan 488 WC sekolah SD dan SMP atau dikenal dengan sebutan WC Sultan senilai Rp98 miliar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tersebut.

Pasalnya, pihaknya mendapat kabar bahwa ditengah belum ada titik terangnya kasus tersebut mendapatkan informasi diduga ada oknum polisi berinisial Y yang mengklaim dekat dengan pejabat KPK dan mampu melobi lembaga antirasuah itu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah mau 2 tahun. Apakah ada korelasi lamanya penyelidikan tersebut dengan keberadaan oknum polisi ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan,” kata Sugeng menanggapi Matafakta.com, Selasa (23/5/2023).

Dikatakan Sugeng, sejak awal kasus WC Sultan ini terkesan ditutup-tutupi meski publik telah melakukan desakan atas berbagai kejanggalan yang terjadi pada kasus yang sudah menjadi perhatian public, terutama di Bekasi.

Baca Juga :  Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

“Proyek pengadaan 488 WC untuk sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bekasi yang anggarannya melalui APBD 2020 Kabupaten Bekasi senilai Rp98 miliar ini sangat janggal,” ulasnya.

Dipaparkan Sugeng, Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Rp196,8 juta untuk satu WC sekolah dengan ukuran 3,5 x 3,6 meter persegi. Apabila menggunakan harga satuan bangunan menengah 5 juta permeter, maka maksimal harga 12,6 M2 x 5.000.000 Rp63 juta perunit.

“Publik Bekasi menggunjingkannya sebagai WC Sultan. Sehingga mark-up nilai proyek sudah sangat jelas, karena itu unsur kerugian negara sudah tampak. KPK harus segera menuntaskan kasus itu,” ujar Sugeng.

Dugaan Keterlibatan Pj Bupati Bekasi Kasus Toilet Sultan

IPW mendapatkan informasi dan data adanya dugaan penerimaan uang sejumlah Rp1 miliar oleh Pj Bupati Bekasi yang diterima dari seorang berinisial R yang diserahkan di Trans Studio Mall (TSM) Bandung untuk keperluan pengangkatan yang bersangkutan sebagai penjabat Bupati.

“Penerimaan uang tersebut dikualifikasi sebagai korupsi, karenanya KPK perlu mendalami potensi dugaan korupsi ini. Kita minta KPK ungkap dugaan aliran dana Toilet Sultan ke Pj Bupati Bekasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Untuk itu, IPW mendorong agar Tim Penilai Akhir penjabat Gubernur, Walikota dan Penjabat Bupati yang terdiri dari 17 Kementrian dan Badan Negara, termasuk di dalamnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempertimbangkan secara seksama respon stakeholder Kabupaten Bekasi.

“Di antaranya penolakan masyarakat dan juga pengaduan kepada KPK serta sikap DPRD Bekasi yang tidak mengusulkan Dani Ramdan kembali diperpanjanga jabatannya sebagai Pj Bupati bekasi,” paparnya.

Pemerintah sesuai amanat UU harus menempatkan penyelenggara negara yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena itu harus peka dan cermat mempertimbangkan sikap stakeholder Kabupaten Bekasi yang terkait rencana perpanjangan jabatan Dani Ramdan.

“Pengangkatan ini diduga tidak menerapkan prinsip-prinsip UU No. 38 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme oleh Pj Bupati Bekasi karena seharusnya yang dipromosikan adalah pejabat yang bersih dari isu KKN,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri
AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:28 WIB

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:12 WIB

LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:48 WIB

Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:43 WIB

Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:35 WIB

Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:19 WIB

Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:04 WIB

AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV

Berita Terbaru

Foto: Gedung Dispora Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Kabarnya, Dua Anggaran Dispora Kota Bekasi Beraroma Korupsi

Kamis, 29 Feb 2024 - 19:02 WIB

Foto: Ketum LSM Sniper Indonesia: Gunawan

Seputar Bekasi

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:39 WIB