Giliran Ditagih Teriak PKPU, PT. Amarta Karya Dinilai Modusi Subkon Kecil

- Jurnalis

Minggu, 16 April 2023 - 03:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PT. Amarta Karya (AMKA) Summarecon Kota Bekasi Jawa Barat

PT. Amarta Karya (AMKA) Summarecon Kota Bekasi Jawa Barat

BERITA BEKASI – Gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kuasa hukum PT. Dhia Adika Utama dan CV. Dia Adhika Utama dinilai menjadi dalih PT. Amarta Karya (AMKA), tidak membayar tagihan beberapa subkontraktor (subkon) kecil.

“Kalau ditagih selalu bilangnya ada PKPU. Lah yang gugat siapa?. Kita kan hanya subkon kecil tagihan cuma Rp200-300 juta proyek Rusunawa Pulo Jahe, Jakarta Timur, masa PKPU,” sindir sumber salah satu subkon yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada Matafakta.com, Minggu (16/4/2023).

Lagian, sambung sumber, pihaknya dari beberapa subkon proyek Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulo Jahe, Jakarta Timur, tidak mengerti pekerjaan proyek apa yang diajukan permohonan gugatan PKPU. Karena 10 Rusunawa, termasuk Pulo Jahe sudah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kalau sudah diresmikan artinya proyek Rusunawa Pulo Jahe Jakarta Timur yang kita kerjakan beres dong. Kok, begitu kita tagih tunggu putusan PKPU? Masa tagihan cuma ratusan juta di PKPU. Kita hanya pekerja kecil cukup hanya buat makan di PKPU,” ulasnya bingung.

Padahal, lanjut sumber, PT. Amarta Karya (AMKA) adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang dikerjakan juga proyek milik plat merah Provinsi DKI Jakarta yaitu Rusunawa tapi pada kenyataannya beberapa subkon kecil akhirnya dikejar hutang bahan.

“Pihak PT. Amarta Karya enak ngomongnya kalau ditagih lagi PKPU kita sendiri ngak tahu dan ngak ikutan soal itu, tapi kenapa kami sebagai subkon kecil dikorbankan. Terlebih lagi mau Hari Raya Lebaran begini,” sesalnya.

Baca Juga :  Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden

Untuk itu, tambah sumber, pihaknya berharap PT. Amarta Karya segera menyelesaikan tagihan para subkon kecil, karena kasian terlilit hutang yang tidak terkait dengan urusan PKPU yang tidak dipahami para subkon kecil yang sudah melaksanakan komitmennya.

“Sekali kami berharap BUMN pusat seperti pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mau mendengar dan memahami suara jeritan kami. Masa kaya kami subkon kecil begini setiap nagih selalu didalihkan PKPU? Kami tidak ikut soal PKPU dan kami tidak paham itu, cuma tagihan kecil,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak
Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla
Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol
Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB