LQ Indonesia Law Firm Kawal Kasus Perampasan Tanah ke Mabes Polri

- Jurnalis

Rabu, 30 Maret 2022 - 09:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Advokat LQ Indonesia Law Firm Kawal Kasus Tanah ke Mabes Polri

Advokat LQ Indonesia Law Firm Kawal Kasus Tanah ke Mabes Polri

BERITA SULAWESI UTARA – Perkara dugaan tindak pidana perampasan dan penyerobotan tanah yang terjadi di Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, kini mulai memasuki babak baru.

Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM dan Advokat Jaka Maulana, SH dari LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum pelapor atas nama dr. Sientje Mokoginta dan Prof. Ing Mokoginta terlihat mendatangi Mabes Polri, Rabu (30/3/2022).

Kepada awak media, Alfan menjelaskan, kali ini, kedatangannya ke Mabes Polri ada dua agenda yakni, tindaklanjut dari upaya kami menghadap ke Dirkrimum Polda Sulut kemarin dan berkoordinasi dengan beberapa mitra kerja di Mabes Polri.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya, jadi sampai akhirnya diagendakan hari ini untuk menghadap ke Karo Wabprof, Bapak Kombes Pol. Daniel Widya Mucharam,” jelasnya.

Dikatakan Alfan, agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan kali ini, adalah perihal upaya pengawasan dan pengawalan atas laporan polisi yang sedang berjalan di Polda Sulut, terkait adanya dugaan tindak pidana perampasan dan penyerobotan tanah.

Diungkapkan Alfan, berdasarkan keterangan yang didapat selama melakukan pengawalan pihaknya selaku Kuasa Hukum pelapor memiliki pertimbangan dan alasan yang cukup untuk meminta kepada Karo Wabrof dan Irwasum Mabes Polri untuk memberikan atensi dan pengawasan serius terkait penanganan perkara ini.

“Ada dugaan dan kekhawatiran yang beralasan bagi kami selaku pelapor terhadap perkembangan perkara ini akan sulit untuk diungkap apabila penanganannya tetap dilakukan disana yaitu di Polda Sulut,” ungkapnya.

Baca Juga :  LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

Seperti yang kita ketahui bersama, faktanya bahwa penyidik Polda Sulut yang menangani laporan pertama dan laporan kedua LQ Indonesia Law Firm, sudah terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi hukuman oleh Propam.

“Oleh karenanya, untuk laporan ketiga dan laporan keempat kami upayakan untuk tetap berjalan dengan tegak lurus dan tanpa intervensi. Salah satu upayanya adalah dengan audiensi hari ini,” tandasnya.

Advokat Jaka menambahkan, bukan tidak mungkin kasus ini akan dilaporkan ulang di Bareskrim Mabes Polri nantinya, selain adanya kekhawatiran tidak profesionalnya penyidik yang sudah berjalan disana, juga faktor usia klien kami yang sudah berusia diatas 80 tahun.

“Klien kami usianya sudah 80 tahun sangat tidak mungkin untuk mobilisasi nantinya mengikuti proses perjalannan kasus ini di Polda Sulut, mengingat pelapor saat ini berkediaman di Kota Bogor Jawa Barat,” tuturnya.

Untuk diketahui, perkara ini bermula ketika pada tahun 2017, dr. Sientje Mokoginta dan Prof. Ing Mokoginta selaku ahli waris dari Hoa Mokoginta sebagai pemilik tanah seluas 1.700 meter di Kota Kotamobagu menemukan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga dipalsukan di atas lahan tersebut.

“Mereka kemudian menempuh upaya hukum terhadap permasalahan tersebut, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan perampasan hak atas tanah itu ke Polda Sulut. Ada pun yang menjadi terlapor dalam laporannya adalah, Stella Mokoginta dan kawan-kawan,” jelasnya.

Baca Juga :  Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Upaya dr. Sientje dan Prof. Ing untuk mendapatkan keadilan ternyata harus dilalui dengan jalan panjang, tercatat sudah 4 nomor laporan yang terdaftar di Polda Sulut sejak tahun 2017 yang lalu, namun demikian kasus ini seolah selalu menemui jalan buntu dan belum dapat terungkap hingga saat ini.

“Kuatnya aroma intervensi dan cawe-cawe oknum juga turut mewarnai perjalanan perkara ini, terbukti dari adanya penemuan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyidik Polda Sulut yang menangani laporan pertama dan laporan kedua mereka. Karenanya Pelapor menghubungi LQ di Hotline 0817-489-0999 dan memberikan kuasa pendampingan,” imbuhnya.

Ditanya mengenai harapan yang diharapkan dari hasil pertemuan kali ini, Jaka yang juga merupakan kuasa hukum pelapor, menyatakan bahwa pihaknya berharap agar penanganan perkara ini dapat ditarik ke Mabes Polri dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

Kami mengharapkan, tambah Jaka, agar perkara ini dapat diambil alih oleh Mabes Polri, semata-mata agar penanganannya bisa lebih akuntable, netral dan transparan. Sehingga kebenarannya dapat terungkap.

“Kami percaya masih ada Polisi baik dan dapat turut memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di Mabes Polri, dan kami akan kawal terus proses ini hingga selesai,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri
AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:28 WIB

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:12 WIB

LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:48 WIB

Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:43 WIB

Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:35 WIB

Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:19 WIB

Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:04 WIB

AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV

Berita Terbaru

Foto: Gedung Dispora Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Kabarnya, Dua Anggaran Dispora Kota Bekasi Beraroma Korupsi

Kamis, 29 Feb 2024 - 19:02 WIB

Foto: Ketum LSM Sniper Indonesia: Gunawan

Seputar Bekasi

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:39 WIB