BERITA JAKARTA – Pengamat politik digital Bambang Arianto, menilai tidak ada urgensi bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk membentuk tim Cyber Army.
Pasalnya, menurut peneliti media sosial Institute for Digital Democracy (IDD) ini, tim Cyber Army biasanya digunakan oleh entitas atau organisasi yang memiliki kepentingan strategis baik itu bisnis maupun politik.
“Sebut saja partai politik, organisasi masyarakat atau perusahaan yang ingin memfokuskan pada pemasaran digital,” kata Bambang kepada Matafakta.com, Senin (22/11/2021).
Selain itu, lanjut Bambang, Tim Cyber Army biasanya bermaterikan tim buzzer, influencer hingga tim cyber troops dengan akun-akun bot yang bertugas untuk menyerang dengan konten negatif.
Artinya, sambung Bambang, tidak ada yang bisa menjamin bila Tim Cyber Army ini, nantinya akan bermain dengan konten negatif maupun menyerang pihak lain. Apalagi kita ketahui bahwa karakter buzzer itu memang bertugas memperkuat pesan atau konten di media sosial baik dengan cara pencitraan maupun menyerang (offensive).
Terkait soal tujuan pembentukan Tim Cyber Army adalah untuk menghalau buzzer yang mendeskreditkan ulama, ini jelas tidak masuk akal. Dikarenakan tugas MUI itu bertugas menjadi pelayan umat hingga menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat. Bukan justru ikut-ikutan berkontestasi di media sosial dengan tim Cyber Army.
Artinya, tambah Bambang, MUI cukup mengoptimalkan saja akun resminya (official account) dengan catatan aktif menyajikan berbagai konten-konten yang mencerahkan bagi publik.
“Intinya, lebih bijak bila MUI DKI Jakarta mengurungkan niat pembentukan Tim Cyber Army. Pasalnya, Tim Cyber Army justru dapat menyulut perang antar buzzer di media sosial yang berpotensi dapat mengadu domba warganet,” pungkasnya. (Indra)
