BERITA BEKASI – Sejak dilantik pada 22 Juli 2021, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, terus melakukan gebrakan. Dani sempat diragukan karena panasnya suhu politik terkait proses calon Wakil Bupati, Ahmad Marzuki yang terus bermasalah.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo mengatakan, realitas di lapangan seputar permasalahan di Kabupaten Bekasi, memang sudah menumpuk ditambah lagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
Selain itu, sambung Didit, darurat sampah yang memenuhi sejumlah sungai, pemerataan pembangunan kewilayahan, akses jalan perkotaan yang mulai rusak, dampak pandemi yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran, penanggulangan sejumlah titik banjir dan pemberdayaan warga lokal untuk bisa bekerja di sejumlah kawasan industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu buktinya Mendagri sempat menegur Kepala Daerah karena minim penyerapan APBD dalam penanganan dan dampak Covid-19. Padahal, APBD harus dibelanjakan untuk publik dalam penanganan pandemi, bukan hanya untuk belanja pegawai dan belanja rutin saja,” kata Didit kepada Matafakta.com, Kamis (23/9/2021).
Dijelaskan Didit, sejak dilantik Pj. Bupati Dani Ramdan sudah langsung melakukan berbagai gebrakan dan terobosan. Meski secara umum belum bisa dirasakan langsung, karena banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan.
“Warga secara umum tetap menunggu perubahan kepemimpinan yang bisa menyentuh hajad orang banyak dan ada perubahan secara perlahan. Tidak peduli siapa yang memimpin namun kembali ke hasil kerja untuk bisa dirasakan,” jelasnya.
Didit menilai, Dani Ramdan harus diberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan tupoksi kinerjanya dan diberikan apresiasi dukungan publik karena dalam tahap awal sudah melakukan berbagai gebrakan.
Sebelumnya, lanjut Didit, permasalahan darurat sampah sungai dalam kebuntuan dan terbengkalai karena tidak ada eksen. Namun sejak dilantiknya Dani Ramdan, sudah mau turun langsung untuk melakukan kerja nyata.
“Tapi Dani harus bisa menggerakan birokrasi secara masiv untuk melakukan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan pembangunan kewilayahan. Semua OPD harus digerakan sesuai tupoksinya dan menggerakan partisipasi publik,” ujarnya.
Dikatakan Didit, memasuki Triwulan IV atau akhir tahun anggaran APBD 2021, Dani harus bisa melakukan terobosan memaksimalkan penyerapan anggaran terutama belanja publik.
Buat apa, tambah Didit, kalau Silpa besar ternyata banyak pembangunan sektor-sektor publik yang tidak tersentuh.
“Dari segi anggaran meski sudah dilakukan recofusing atau realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Tapi untuk belanja publik APBD Kabupaten Bekasi masih mumpuni agar pembangunan menuai hasil signifikan. Kinerja Pj. Bupati memang layak di dukung dan diberikan apresiasi,” pungkasnya. (Hasrul)
