Soal Mudik, Sekjend DPP LIRA: Pemerintah Harus Jaga Keadilan Masyarakat

- Jurnalis

Selasa, 11 Mei 2021 - 12:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjend DPP Pemuda LIRA, Irwan Afiyanto

Sekjend DPP Pemuda LIRA, Irwan Afiyanto

BERITA BEKASI – Pandemi wabah virus Corona atau Covid-19, masih mengancam bangsa Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi rakyat Indonesia dimasa Lebaran Idul Fitri 1442 H.

Kepada Matafakta.com, Sekjend DPP Pemuda LIRA, Irwan Afiyanto mengatakan, kebijakan larangan mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang masih sangat mengkhawatirkan.

“Tapi, keinginan para pemudik untuk melihat sanak saudaranya di Kampung halaman tidak terbendung lagi,” kata Irwan, Selasa (11/5/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Segala cara, sambung Irwan, dilakukan para pemudik tapi sayang, semua usaha itu sia-sia, karena ditengah perjalanan dipaksa putar balik oleh petugas gabungan yang bertugas larangan mudik dimassa pandemi ini.

“Tapi juga, ada fakta yang sangat ironis, disaat yang sama Warga Negara Asing atau WNA berbondong-bondong masuk ke negeri ini, termasuk dari Wuhan yang merupakan tempat asal virus Covid-19 penyebab pandemi ini bermula,” sindirnya.

Mirisnya lagi, lanjut Irwan, berdasarkan laporan Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Benget Saragih, bahwa diantara WNA itu, terdeteksi ada yang positif Covid-19.

Berdasarkan hal diatas, DPP Pemuda LIRA dengan ini menyatakan sikap:

1.Menuntut pihak-pihak terkait untuk menghentikan penerbangan WNA asing ke Indonesia di masa pelarangan mudik, kecuali urusan diplomatic.

2.Menuntut deportasi WNA yang datang di masa pelarangan mudik

3.Menuntut keseriusan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan berikan keteladanan yang tidak melukai rasa keadilan public

“Penanganan pandemi adalah tanggung jawab bersama, jangan dinodai dengan kebijakan-kebijakan yang tidak adil untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Edo)

Berita Terkait

Maknai Hari Pahlawan, Ini Kata Ketua RW di Bekasi Sahid Sutomo
Tawon Vespa Resahkan Warga Kampung Walahir Kabupaten Bekasi
Soal Video Mumtaz, Pengamat: Hanya Mengejar Elektabilitas Digital Semata
Dapat Rutilahu, Warga Karang Reja Pebayuran Ucapkan Terimakasih
Kasus Isoman, Walikota Bekasi Kumpulkan Para Pejabat Pemkot Bekasi
Kades Cipayung Bekasi H. Ajan Ajak Masyarakat Giat Bersih Lingkungan                
Yayasan Baraka Tersendat Biaya Perakitan Lamborghini Veneno
Hutang Rp150 Miliar Infrastruktur Apakah Sebuah Solusi?
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 November 2021 - 18:27 WIB

Maknai Hari Pahlawan, Ini Kata Ketua RW di Bekasi Sahid Sutomo

Senin, 8 November 2021 - 10:42 WIB

Tawon Vespa Resahkan Warga Kampung Walahir Kabupaten Bekasi

Rabu, 6 Oktober 2021 - 20:30 WIB

Soal Video Mumtaz, Pengamat: Hanya Mengejar Elektabilitas Digital Semata

Senin, 4 Oktober 2021 - 00:01 WIB

Dapat Rutilahu, Warga Karang Reja Pebayuran Ucapkan Terimakasih

Rabu, 29 September 2021 - 11:07 WIB

Kasus Isoman, Walikota Bekasi Kumpulkan Para Pejabat Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Foto: Motor dinas TNI yang jadi barang gadaian oknum anggota TNI

Peristiwa

Dua Warga Kabupaten Bekasi Jadi Korban Gadai Motor Oknum TNI

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:14 WIB

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Harga Emas Naik Termasuk Impor Perak Tiongkok dan Persediaan Minyak

Kamis, 21 Nov 2024 - 10:49 WIB

Foto: Kantor Desa Serang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Seputar Bekasi

FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?

Kamis, 21 Nov 2024 - 10:34 WIB