BERITA JAKARTA – Yang membuat lambat pemulihan ekonomi rakyat Indonesia adalah sikap politik ‘plin plan’ dan kebijakan Pemerintah yang kadang-kadang tidak konsisten alias tergantung bisikan-bisikan yang entah siapa yang membisikkan. Dugaan sementara!
Sebab beberapa kebijakan Pemerintah yang terkesan pesanan politik yang terkait bisnis di Bidang Alat Kesehatan (Alkes). Ini sangat memukul roda ekonomi rakyat yang seolah pasrah saja melihat tingkah laku petinggi negeri ini,” kata pengamat politik Direktur Eksekutif LAKSAMANA, Samuel F. Silaen kepada Matafakta.com, Sabtu (24/4/2021).
Dikatakan Silaen, yang dipikirkan oleh mereka itu hanya kepentingan kelompok tertentu saja tanpa memikirkan nasibnya rakyat Indonesia yang tersebar diberbagai pelosok negeri ini. Dengan pembatasan mudik lebaran tahun 2021 ini juga kembali memukul sektor transportasi dan perputaran roda ekonomi rakyat stagnan, harusnya mudik lebaran tetap bisa dengan catatan harus tetep memperhatikan ‘Prokes’, sebagai syarat yang harus dipenuhi pemudik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kebijakan pemerintah terkesan parsial saja yang hanya memikirkan kepentingan para ‘penggede’ alias golongan atas. Terkait Covid-19 memang tidak bisa dianggap remeh, setuju, itu betul, tapi jangan salah bahwa keadaan rakyat Indonesia hampir memiliki imun yang cukup dalam menangkis serangan virus Corona itu,” terangnya.
Menurut Silaen, kalau melihat dilevel rakyat bawah, justru rakyat takut pada tambah miskin bukan hanya takut virus, kalau hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tak mungkin ekonomi rakyat akan membaik, kini rakyat kecil itu tak begitu hirau dengan Covid-19 ini. Diawal memang penuh ketakutan dan ketidak pastian akibat hantaman virus Corona itu.
Tapi, sambung Silaen, seiring berjalannya waktu rakyat kelas bawah sudah ‘kebal’ karena interaksi yang terjadi. Justru yang membuat rakyat terpukul itu adalah kebijakan pemerintah yang serampangan. Jadilah rakyat lemah semangatnya lalu masuk kepikiran, maka mudah terpapar sakit dan lain-lain.
“Hati yang gembira adalah obat” artinya sakit akan mudah menyerang tubuh orang yang pikiran dan hatinya tidak gembira. Bagaimana membuat hati rakyat Indonesia gembira jika pemerintah hanya memikirkan kepentingan para ‘pemilik modal’ yang punya bisnis di bidang Alkes,” sindirnya.
Sementara, di bidang transportasi tersungkur dan terkurap bahkan sampai ada yang nyungsep, lalu siapa yang membantu mereka untuk bangkit dan bisa memenuhi kebutuhan karyawan dan pinjaman mereka- mereka itu. Sungguh terlalu!
“Pemerintah jangan hanya memanjakan kelompok tertentu atau kepentingan kelompok tertentu saja yang diperhatikan. Bangsa Indonesia yang luas ini perlu diurus dengan adil agar doa- doa rakyat kecil tak sampai didengar Tuhan lalu meruntuhkan kesombongan dan akal bulus koruptif itu,” jelasnya.
Sekarang pemerintah membuat situasi jangan bertambah runyam. Kalau saja pemerintah membuat kebijakan yang sama dengan pemeriksaan Corona itu diterapkan pada pencegahan korupsi maka niscaya korupsi akan minim meski tak akan bisa ‘zero’,” cerita Silaen aktivis organisasi kepemudaan itu.
Silaen menyindir, hidung, tenggorokan dicolok terus menerus pada setiap kesempatan lalu itu diterapkan kepada pencegahan korupsi semua orang dicolok rekeningnya, rumahnya, hartanya diuber-uber dengan cek and ricek seperti orang pergi terbang dan pulang kembali dicek, niscaya korupsi akan pasti banyak juga terungkap seperti data data Covid-19 itu.
“Jadi pemerintah harus segera membuat kebijakan yang pro rakyat bukan hanya pro kekuasaan dan kekuatan politik tertentu. Mungkin saja Tuhan akan menolong bangsa Indonesia ini cepat pulih, ekonomi kembali bergerak baik seperti sebelum dilanda Covid-19,” pungkasnya. (Indra)
