BERITA JAKARTA – Pasca revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kinerja KPK banyak dicibir publik karena ulah sosok Ketua Komisionernya, Firli Bahuri (FB) yang doyan menggunakan fasilitas wow. Terlebih lagi, sang Komisioner, pernah tersangkut masalah kode etik.
“KPK nampaknya sudah mati suri, tak banyak bisa diharapkan lagi bahkan sudah tak ada gunanya lagi, kecuali hanya membuat polemik dimasyarakat,” kritik pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada Matafakta.com, Senin (19/10/2020).
KPK kini, sambung Silaen, hanya garang untuk kasus korupsi yang cere-cere, itulah kenapa KPK sudah tidak dapat diharapkan terlalu banyak untuk memberantas korupsi cukup ditangani Kejaksaan dan Kepolisian dan tidak perlu lagi KPK.
“Kini masyarakat hanya jadi penonton sinetron KPK yang serba bermewah-mewah. Ingin dapat fasilitas mewah dan lain-lain. Jika tak sanggup mengikuti pola hidup sederhana yang ditorehkan pendahulunya, kenapa ngotot ingin jadi Komisioner KPK,” sindir Silaen.
Menurut Silaen, track record KPK rusak parah sudah oleh pimpinan KPK, karena FB seperti selebritis politik wara- wiri dilayar kaca yang ingin disaksikan oleh juta-an rakyat Indonesia.
“Dewan Pengawas atau Dewas KPK juga tidak mampu berbuat apa- apa, kecuali cuap-cuap, menjelaskan ini itu, entah apa yang terjadi terhadap Dewas, seperti macan ompong juga,” kata Silaen.
Dikatakan Silaen, sebanyak apapun alasan pembenaran yang disampaikan pimpinan KPK kepada publik dalam rangka membela diri. Tentulah, tidak dapat diterima rakyat, karena Komisioner menampilkan sosok ‘perlente’ atas kontrasnya perilaku pimpinan.
“Berbeda 180 derajat dengan tampilan perilaku pimpinan Komisioner periode sebelumnya. Ini bukan soal salah benar, tapi soal kepantasan dan keteladanan, mengikuti pendahulunya,” ungkap Silaen.
Masih kata Silaen, kalau flashback kebelakang, indikasi pelemahan KPK dimulai, sejak dari panitia seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK bermasalah dan cacat Integritas.
“Intensitas nuansa politis dalam penjaringan Capim KPK yang begitu tinggi, adanya tudingan konflik kepentingan di KPK, makin terkuak jelas,” bebernya.
Silaen juga menyebut, ada upaya sistematis untuk menghancurkan, melemahkan dan menyandra Komisioner KPK yang nantinya akan terpilih, maka dalam masa tugasnya jika terpilih akan tersandra karena kartu ‘truf‘ itu dijadikan ‘bargain‘ politik.
“Patut dicatat dengan baik rekam jejak Komisioner yang bermasalah itu diloloskan, berarti institusi KPK sengaja dilemahkan didalam pemberantasan korupsi. Kini KPK seperti bekerja dengan pesanan (open order) maka akan diuber- uber sampai ketemu penyakitnya itu karena ditarget, misalnya kasus UNJ atau mungkin saja kasus lainnya,” pungkas mantan Alumni Lemhanas Pemuda I 2009 ini. (Indra)
