Tolak Omnibus Law XTC Bekasi Gerudug Kantor Pemkab Bekasi

- Jurnalis

Kamis, 8 Oktober 2020 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Omnibus Law UU Cipta kerja kembali menuai protes dari Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) XTC Indonesia Kabupaten Bekasi yang menggelar aksi damai di lingkungan DPRD Kabupaten Bekasi dengan jumlah massa aksi ratusan anggota XTC.

“Sekitar lima ratus masa hari ini kita aksi untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan aksi damai,” kata Ketua XTC Kabupaten Bekasi, Rully kepada Matafakta.com, Kamis (8/10/2020).

Masih kata Rully, pihaknya berharap mendapatkan dukungan dari Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Bekasi untuk menolak Omnibus Law dari daerah.

“Bahwasan nya kita minta Pemerintah Daerah pun menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini yang sangat kontroversial di masyarakat,” jelasnya.

Berikut tuntutan dari rilisannya Ormas XTC Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan Mosi Tidak Percaya dan mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sikap kami sebagai berikut:

  1. Bahwa kami mengirimkan Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Pemerintah. Rakyat menuntut hentikan pembahasan dan batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena didasari dengan:
  2. Keputusan disahkannya UU ini tidak tepat karena penolakan dari masyarakat bersifat masif dari berbagai kalangan masyarakat dan pekerja multi sektor. Begitu juga bagaiman UU ini dengan menyengsarakan rakyat kecil dan kelas pekerja.
  3. Rakyat rela untuk turun ke jalan menolak UU ini walaupum keadaan pandemic semakin kian memburuk.
  4. Pemerintah dan Parlemen yang telah melakukan pengkhianatan kepada masyarakat. Begitu tidak etisnya DPR-RI mengesahkan UU yang kontroversi di tengah pandemi dan memicu kemarahan kami untuk turun ke jalan.
  5. Bahwa kami mengecam keras kepada seluruh institusi APARAT KEAMANAN. Kami menuntut dihentikannya berbagai bentuk kriminalisasi kepada buruh dan rakyat yang akan melakukan mogok serta demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. (Hasrul)
Baca Juga :  Kementerian ATR BPN Bagikan 3.256 Sertifikat ke Masyarakat Jawa Barat

Berita Terkait

JNW: Pj Bupati Bekasi Tutup Mata Soal Polemik Desa Sumberjaya?
Pj Walikota Bekasi Diminta Objektif Soal Polemik Parkir Ruko SNK
FKRW Kebalen Gelar Pelepasan Lurah Firman Arief Sembada
Nyumarno Targetkan 3.500 Suara Ade Kuswara di Perum Sukaraya Indah
Anggota DPRD Provinsi Jabar, Akhmad Marzuki Gelar Sosial Perda Ponpes
Soal Desa Sumberjaya, BPPK-RI: Kejaksaan Wilayah Jangan Tebang Pilih
Pemdes Suka Danau Cikbar Gelar MTQ ke-I Generasi Cinta Al-Qur’an
APH Jangan Diam, JNW: Kegiatan Bimtek Desa Sumberjaya Beraroma Korupsi  
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 Oktober 2024 - 19:37 WIB

JNW: Pj Bupati Bekasi Tutup Mata Soal Polemik Desa Sumberjaya?

Senin, 21 Oktober 2024 - 14:06 WIB

Pj Walikota Bekasi Diminta Objektif Soal Polemik Parkir Ruko SNK

Minggu, 20 Oktober 2024 - 13:52 WIB

Nyumarno Targetkan 3.500 Suara Ade Kuswara di Perum Sukaraya Indah

Minggu, 20 Oktober 2024 - 12:15 WIB

Anggota DPRD Provinsi Jabar, Akhmad Marzuki Gelar Sosial Perda Ponpes

Minggu, 20 Oktober 2024 - 09:57 WIB

Soal Desa Sumberjaya, BPPK-RI: Kejaksaan Wilayah Jangan Tebang Pilih

Berita Terbaru

Foto: Kantor Desa Sumberjaya & Program Pemanfaatan Lahan Kosong

Seputar Bekasi

JNW: Pj Bupati Bekasi Tutup Mata Soal Polemik Desa Sumberjaya?

Senin, 21 Okt 2024 - 19:37 WIB

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri

Senin, 21 Okt 2024 - 14:34 WIB

Konflik Lahan Parkir Ruko SNK dengan PTMP

Seputar Bekasi

Pj Walikota Bekasi Diminta Objektif Soal Polemik Parkir Ruko SNK

Senin, 21 Okt 2024 - 14:06 WIB