Catatan IPW Pada Hari Bhayangkara 2020

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2020 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua IPW, Neta S Pane

Ketua IPW, Neta S Pane

PADA hari Bhayangkara 2020 ini Ind Police Watch (IPW) melihat organisasi Polri makin mengerikan. Ada lima fakta yang membuat IPW merasa ngeri melihat perkembangan Polri. Pertama, dibandingkan dengan era Orde Baru di era reformasi saat ini anggaran Polri naik 2000 persen lebih. Tapi Polri selalu merasa kekurangan anggaran.

Namun, seberapa besar anggaran ideal yang dibutuhkan, tidak satu pun elite Polri yang bisa menjelaskan. Polri tidak tahu persis berapa sesungguhnya anggaran idealnya.

Kedua, organisasi Polri saat ini makin obesitas dan menjadi raksasa yang sulit bergerak, sehingga makin sulit melayani masyarakat. Jumlah Jenderal, Kombes, dan AKBP makin membludak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya, limpahan Jenderal Polri mengalir kemana mana, termasuk ke wilayah sipil dan menjadi gangguan bagi karir pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketiga, elit Polri makin doyan menambah jumlah Jenderal, sehingga Jenderal polisi ada dimana mana. Di masa orde baru, di daerah sangat sulit menemukan Jenderal polisi, kini di setiap daerah sedikitnya ada tiga atau empat Jenderal polisi, mulai dari Kapolda, Wakapolda, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah dan Kabinda.

Jika di era orba total jumlah Jenderal polisi hanya 65 orang, saat ini jumlah Jenderal polisi hampir 300 orang. Akibatnya, anggaran Polri banyak tersedot untuk membiayai para Jenderal yang sesungguhnya keberadaan Jenderal polisi yang membludak itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat.

Keempat, semua Polda dijadikan Tipe A. Strategi Polri dalam hal ini makin tidak jelas dan tidak promoter. Bayangkan, Polda Bengkulu disamakan dengan Polda Metro Jaya. Sama sama Tipe A. Artinya, tolok ukur Polri makin ngaco dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Akibatnya, tidak ada proses magang dan belajar yang signifikan bagi perwira Polri dalam menjadi seorang Kapolda. Sehingga perwira yang tidak pernah menjadi wakapolda atau tidak pernah menjadi Kapolda di daerah kecil, tiba tiba bisa saja menjadi Kapolda di Jawa.

Gengsi Kapolda Metro Jaya pun punah karena posisinya sama dengan Kapolda Bengkulu. Jadi jangan heran, jika nanti Kapolda Bengkulu tiba tiba bisa menjadi Wakapolri atau Kapolri karena tidak jelasnya sistem karir di Polri.

Kelima, sejak reformasi anggaran yang dikeluarkan Polri untuk membangun sistem Alkom Jarkomnya sudah ratusan triliun. Tapi belum pernah ada audit menyeluruh yang komperhensif terhadap sistem Alkom Jarkom Polri, sehingga sistem Alkom Jarkom Polri tambal sulam dan selalu bermasalah.

Ratusan triliun anggaran kepolisian untuk membangun sistem Alkom Jarkom yang representatif tidak pernah terjadi sejak awal reformasi. Anggaran itu seperti membuang garam ke laut, yakni sia sia.

Keenam, audit konperhensif yang transparan tidak pernah dilakukan Polri terhadap sarana, prasarana maupun persenjataan atau alutsistanya. Sehingga ratusan triliun rupiah uang negara untuk pengadaan semua itu, sejak awal reformasi, hanya berujung pada sistem tambal sulam.

Tidak ada grand desain yang menjadi landasan untuk mengukur sudah sampai tahap mana sarana, prasarana, dan alutsista yang dicapai Polri dan saat ini posisinya dimana, dan pada periode kapan semua itu mencapai titik ideal.

Ketujuh, Polri tidak pernah melakukan audit komperhensif terhadap organisasinya, sehingga tidak seorang pun di Polri yang tahu persis seperti apa organisasi dan jumlah personil ideal di kepolisian. Tolok ukur yang dipakai hanya rasio PBB yang sudah ditinggalkan negara negara demokratis.

Sebab, dibanyak negara, kepolisiannya sudah mengarah ke era 4.0 dimana keberadaan polisi manusia sudah digantikan dengan teknologi.

Sementara Polri masih sibuk dengan penambahan jenderal disana sini dan mendorong jenderal jenderalnya masuk ke wilayah karir pejabat sipil. Setiap Kapolri selalu berubah pola struktur dan organisasi kepolisian yang diterapkannya.

Dari ketujuh point’ di atas IPW menilai Kapolri Idham Azis gagal membawa Polri ke wilayah promoter yang sesungguhnya. Promoter, harusnya menuntut Polri yang efisien, efektif dan lincah dalam menjalankan fungsinya. Yang terjadi saat itu organisasi Polri menjadi obesitas dan menakutkan serta terjebak pada banyaknya Kombes dan AKBP yang “nganggur”.

Sementara, dilapangan masyarakat merasa keberadaan polisi sangat kurang. Strategi Idham Azis menjadikan semua Polda menjadi tipe A adalah sebuah kesalahan fatal yang membuat sistem pembinaan perwira untuk memegang wilayah menjadi absurd.

IPW menilai, keberadaan organisasi Polri yang makin obesitas ini harus dicegah. Polri harus berani tampil ramping secara organisasi agar lincah, efisien, dan efektif. Sehingga langkah yang perlu segera dilakukan Polri adalah moratorium penerimaan Akpol hingga tiga tahun ke depan.

Perbanyak rekrut SPN Tawarkan pensiun dini kepada pamen ke atas. Buat roadmap organisasi, Alkom Jarkom, alutsista dan sarana prasarana agar diketahui secara persis sudah di titik mana capaian Polri saat ini.

Berantas mafia proyek dengan mengedepankan propam, Irwasum dan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas. Lalu Polri segera memasuki era kepolisian modern yang promoter dengan 4.0.

Jakarta, 30 Juni 2020 Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane

Oleh: Usan

Berita Terkait

Setelah Pemilu 2024 Apakah Akan Banyak Caleg Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa?
Didukung 7 RT, Ketua RW024 Perum VGH Sahid Sutomo Lanjut Genapi 5 Tahun
Pengawasan Model Kerjasama Komisi Yudisial, Kepolisian dan KPK
Wow…!!!, Setahun Penyidikan di Kejati DKI Belum Ada Tersangka Korupsi?
Pesta Narkoba, Kepala UPTD Pajak dan Retrebusi Kota Bekasi Diciduk Polisi
Sampai Bubar, Pemain Persipasi Kota Bekasi TC Lembang Belum Terima Transport
Pakar Hukum Dorong Kasus Bos Kalpataru Sawit Plantation Terapkan Pasal TPPU
HDCI Berikan Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 00:38 WIB

Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”

Minggu, 21 Juli 2024 - 23:59 WIB

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:20 WIB

Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Berita Terbaru

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB

Foto: Advokat Alvin Lim

Berita Utama

Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika

Minggu, 21 Jul 2024 - 18:50 WIB