BERITA JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah melakukan pelecehan terhadap masyarakat miskin terdampak pandemik virus Corona atau Covid-19. Hal itu, disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, Senin (4/5/2020).
Kepada awak media, Saiful mengaku, miris setelah mendengar banyaknya kepala daerah hingga ke tingkat RT mengeluh lantaran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan data yang diajukan.
Saiful meyakini, Pemerintah Pusat tidak memiliki data yang pasti terhadap masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak Covid-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data bansos Pemerintah amburadul, angka pasti tidak ada, akhirnya masyarakat suruh mendaftar,” ucap Saiful Anam.
Sehingga kata Saiful, masyarakat yang di suruh mendaftar sendiri menurutnya merupakan suatu pelecehan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
“Ini kan sama halnya melecehkan masyarakat miskin terdampak Covid-19. Pemerintah Pusat seakan tidak percaya dengan Pemerintah Daerah, lantaran pendataan penerima bansos masih cenderung sentralistik,” jelasnya.
“Atau memang bansos diberikan seminimal mungkin kepada masyarakat karena takut Pemerintah rugi. Kalau masih berfikir demikian sangat parah sekali,” sambungnya.
Seharusnya tambah Saiful, Pemerintah Pusat menyerahkan data sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah masing-masing agar data penerima bansos akurat.
“Mestinya data diserahkan ke daerah masing-masing, sehingga tingkat kevalidannya dapat terkoreksi dengan baik,” pungkas Saiful. (Usan)
Sumber: Rmol
