Kebijakan Pembangunan di Daerah Harus Ramah Usaha dan Investasi

- Jurnalis

Kamis, 12 Maret 2020 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap, kebijakan pembangunan di daerah tetap memberi kemudahan berusaha dan ramah investasi, tanpa harus menunggu Omnibus Law disahkan lebih dulu.

Demikian pesan Wapres dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok, Rabu (11/3/2020).

“Perlu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah,” kata Wapres.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut Wapres menuturkan bahwa saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.

Baca Juga :  Warga Perumahan Grand Tarumaja Gugat Developer, BUMN Hingga Presiden

Untuk itu, pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law.

“Kita harapkan melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapannya bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,” pesannya.

Wapres juga berharap bahwa Munas ini, dapat menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka, terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus Law.

Baca Juga :  Nasib Ribuan Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Ada di Tangan Ketua MA

Seperti kata Wapres, strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi.

Hal ini menjadi terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Saya mengapresiasi acara ini, yang menunjukkan komitmen kuat dari DPRD Kota seluruh Indonesia, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, untuk turut serta menyukseskan dan mendukung kebijakan Omnibus Law,” pungkasnya. (Usan)

Berita Terkait

Aktivis FM-D Nilai DPD-RI Cukup Sekali Saja di Pimpin LaNyalla Mattalitti
Kejagung Klarifikasi Soal Lelang Barang Sita Eksekusi
Alvin Lim: Hukum Jangan Dipakai untuk Memeras Masyarakat
Nasib Ribuan Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Ada di Tangan Ketua MA
Prof. Mudzakkir: Pergantian Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Langgar Etika Pelantikan
Kasus Mafia Tanah Marak, DPR RI Diminta Angket Kementrian ATR BPN
Hadiah Fenomenal Reformasi 1998 Hingga Kembali ke Neo Orde Baru! 
PK Sengketa Merek, Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Kembali Geruduk MA
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 09:59 WIB

Aktivis FM-D Nilai DPD-RI Cukup Sekali Saja di Pimpin LaNyalla Mattalitti

Rabu, 22 Mei 2024 - 22:31 WIB

Alvin Lim: Hukum Jangan Dipakai untuk Memeras Masyarakat

Rabu, 22 Mei 2024 - 09:39 WIB

Nasib Ribuan Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Ada di Tangan Ketua MA

Senin, 20 Mei 2024 - 23:29 WIB

Prof. Mudzakkir: Pergantian Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Langgar Etika Pelantikan

Senin, 20 Mei 2024 - 22:43 WIB

Kasus Mafia Tanah Marak, DPR RI Diminta Angket Kementrian ATR BPN

Senin, 20 Mei 2024 - 14:39 WIB

Hadiah Fenomenal Reformasi 1998 Hingga Kembali ke Neo Orde Baru! 

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:40 WIB

PK Sengketa Merek, Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Kembali Geruduk MA

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:12 WIB

Quotient TV: Buruh PT. SKB di Sumsel Ditangkap Tanpa Surat Penahanan

Berita Terbaru

Aksi Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Ini Kata Pengamat UNISMA Soal Demo Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 20:28 WIB

Foto: Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Seputar Bekasi

Forum TKK Kota Bekasi Kompak Pasang DP Profil Pj Raden Gani Muhamad

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:45 WIB