BERITA BEKASI – Praktek peminjaman uang yang biasa disebut “Bank Emok” dengan peraturan tanggung renteng yang di dominasi kaum ibu dan Bank Keliling mulai dianggap meresahkan warga masyarakat Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara. Khusunya para kaum suami.
Kepada Matafakta.com, salah seorang warga, Bewok (39) ayah dari 4 orang anak warga Desa Karangraharja merasa hidupnya sudah jatuh tertimpa tangga akibat menjamurnya Bank Emok dengan sistem tanggung renteng diwilayahnya.
Pria yang berfropesi sebagai tukang ojeg pangkalan ini harus merelakan lapak usaha semata wayangnya harus tergadai hanya untuk menutupi pembayaran Bank Emok dan Bank keliling dengan nilai cicilannya mencapai Rp400 ribu setiap hari.
“Saya merasa resah dan keberatan karena makin maraknya Bank Emok dan Keliling yang berkeliaran di Desa kami. Akibatnya, jadi terbelit cicilan hutang sehingga harus merelakan lapak usaha tergadai,” kata, Senin (9/3/2020).
Mau tidak mau sambung Bewok, dia harus mengajukan pinjaman ke Bank Emok dan Bank Keliling untuk menutupi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya.
“Kalo saya enggak mengajukan pinjaman ke Bank Emok dan Bank Keliling itu darimana lagi saya menutupi biyaya hidup dan biaya sekolah anak-anak saya,” ungkap Bewok.
Sebab kata Bewok, mengajukan pinjaman ke Bank resmi banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Jika kita tidak memiliki persyaratan makan niat mau mengajukan pinjaman itu hanya mimpi.
“Akhirnya, terpaksa kita ke Bank Emok atau Bank Keliling. Kejadian ini, dialami bukan oleh saya sendiri, tetapi tetangga dan kerabat saya juga ikut merasakan sama terlilit cicilan Bank Emok dan Bank rentenir,” bebernya.
Ketika ditanya apakah pihak Pemerintah Desa (Pemdes) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) mengetahui praktek Bank Emok dan Bank keliling tersebut.
“Ya pastinya Pemdes dan Pemda Kabupaten juga sudah tahu. Kan, pernah Bupati membuat surat edaran bahwa tidak boleh ada praktek pinjaman sejenis riba di wilayah Kabupaten Bekasi,” ingatnya.
Namun hal itu tambahnya, tidak digubris sama Bank Emok dan Bank Keliling, karena kita juga butuh, kan mengajukan pinjaman ke mereka tidak sulit persyaratan seperti Bang resmi.
“Saya berharap, Pemdes dan Pemda Kabupaten Bekasi bukan cuma mengeluarkan surat edaran, tapi juga harus mencarikan solusi, karena ini menyangkut kebutuhan hidup kadang sulit untuk dilarang,” pungkasnya. (Usan)
